Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengikuti Zoom Meeting Sinkronisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Daerah yang dilaksanakan bersama pemerintah pusat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor DPPKB Bombana, dihadiri perwakilan Bappeda dan tim teknis DPPKB pada Rabu (27/08/2025).
Dalam forum strategis tersebut, pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh penguatan teknis terkait penyusunan PJPK. Agenda ini juga menghadirkan sesi konsultasi serta diskusi interaktif bersama Tim Parameter dan Tim Kerja Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Nasional.
Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan bahwa keikutsertaan daerah dalam forum nasional sangat penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan kependudukan berjalan sejalan dengan kebijakan pusat. “Partisipasi aktif dalam forum seperti ini sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan kependudukan daerah dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa ruang diskusi seperti ini membantu memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan.
Menurut Abdul Azis, sinkronisasi PJPK menjadi fondasi penting agar roadmap pembangunan kependudukan Bombana memiliki arah yang jelas, terukur, dan terintegrasi. Ia mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk memanfaatkan forum ini sebagai momentum memperkuat data, analisis, serta strategi kebijakan yang akan dituangkan dalam dokumen resmi daerah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menyusun PJPK yang lebih terarah dan berbasis data mutakhir, sehingga mampu menjawab kebutuhan serta tantangan pembangunan kependudukan di masa mendatang. Pemerintah daerah menilai bahwa kolaborasi dan keselarasan kebijakan merupakan kunci menghadapi dinamika kependudukan yang semakin kompleks.
Partisipasi Bombana dalam kegiatan nasional ini menandai komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola pembangunan kependudukan secara berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap langkah kebijakan tetap berada dalam koridor perencanaan yang komprehensif dan responsif terhadap perubahan.
