Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bombana itu menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan desa dengan visi pembangunan daerah menuju Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. Rakor berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Rabu (22/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), narasumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Lawang Sewu IT, iDRAP Sulawesi Tenggara, pimpinan instansi vertikal, perwakilan perbankan, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perwakilan PT Anugerah Harisma Barokah (AHB) Site Kabaena, Direktur Perusda Wonua Bombana, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa Rakor Pemerintahan Desa bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi ruang evaluasi sekaligus forum untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan Kabupaten Bombana tidak dapat dipisahkan dari kemajuan desa. Karena itu, seluruh pemerintah desa harus mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.
“Tema Rakor tahun ini, ‘Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Menuju Desa Bahagia Berbasis Agrominapolitan’, sangat sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bombana, yakni Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. Desa harus mampu bertransformasi menjadi kawasan agrominapolitan yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Burhanuddin.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut, kata dia, harus didukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bupati menegaskan bahwa terwujudnya Desa Bahagia harus bertumpu pada dua pilar utama, yakni pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel serta ekonomi desa yang mandiri melalui pengelolaan potensi unggulan secara optimal.
Dalam arahannya kepada seluruh kepala desa, ketua BPD, dan direktur BUMDes, Burhanuddin memberikan sejumlah penekanan strategis. Salah satunya terkait pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia meminta seluruh kepala desa tidak ragu melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama seluruh program dilaksanakan sesuai aturan dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
“Kita ingin pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif, sehingga kepala desa dapat bekerja dengan tenang, tertib administrasi, dan tetap berada dalam koridor hukum,” tegasnya.
Menurut Bupati, kehadiran Inspektorat dan Polres Bombana dalam Rakor menjadi bentuk pendampingan preventif agar setiap potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Selain itu, Burhanuddin mendorong transformasi pengelolaan BUMDes agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. Ia menilai BUMDes tidak boleh hanya menjadi wadah penggunaan anggaran, tetapi harus berkembang menjadi lembaga bisnis yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Melalui konsep One Village One Product (OVOP), setiap desa didorong memiliki produk unggulan yang memiliki daya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas.
“Aspek bisnis BUMDes harus diperkuat agar benar-benar menjadi jangkar ekonomi perdesaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.
Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan digitalisasi desa. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Melalui kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana bersama mitra teknologi Lawang Sewu IT, pemerintah desa diharapkan mulai menerapkan sistem administrasi desa dan pelaporan BUMDes secara digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif, dan akuntabel.
Di akhir arahannya, Burhanuddin meminta seluruh organisasi perangkat daerah teknis serta instansi vertikal yang menjadi narasumber memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan berbagai strategi yang dibahas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis desa-desa di Kabupaten Bombana akan semakin maju, mandiri, dan mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Bombana yang berdaya saing berbasis agrominapolitan,” tutupnya.
Pembukaan Rakor dirangkaikan dengan penyerahan satu unit mobil ambulans desa dari PT Anugerah Harisma Barokah (AHB) Site Kabaena kepada Pemerintah Desa Pongkalaero. Selain itu, Bupati juga menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris warga Desa Mattirowalie, Kecamatan Poleang Selatan, dan Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan. Penyerahan bantuan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial di Kabupaten Bombana.
