Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menerima kunjungan kerja reses Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Ridwan Bae, sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana. Kunjungan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan yang dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertemuan berlangsung di Auditorium Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Minggu (26/7/2026).
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, hingga pertambangan. Namun, potensi tersebut memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam membuka akses antarwilayah, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan itu, Bupati memaparkan sejumlah usulan prioritas yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2026. Beberapa ruas jalan yang diusulkan meliputi Mulaeno–Toburi, Tampabulu–Toburi, Teppoe–Tampabulu–Tontonunu, Aneka Marga–Wumbubangka–Tembe, Tedubara–Pising di Pulau Kabaena, serta peningkatan ruas Laea–Tampabulu, Aneka Marga–Watu Watu, dan Lantari–Langadue.
Selain pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengusulkan pembangunan Jembatan Tampabulu, Jembatan Poros Tedubara–Pising, rehabilitasi Jembatan Gantung Wambamolingku, serta pembangunan jembatan penghubung menuju Pulau Masaloka guna memperkuat konektivitas antarpulau dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Di sektor sumber daya air, pemerintah daerah mengusulkan rehabilitasi sejumlah daerah irigasi melalui Program Inpres Irigasi serta pembangunan Bendungan Sungai Poleang. Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air irigasi, memperkuat ketahanan air, mengendalikan banjir, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengajukan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), peningkatan sanitasi di desa dan kelurahan, serta penanganan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Burhanuddin menjelaskan bahwa sebagian besar usulan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen teknis, dokumen lingkungan, serta kesiapan lahan sehingga siap ditindaklanjuti apabila memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
“Saya berharap kunjungan kerja reses ini semakin memperkuat sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar Burhanuddin.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara seluruh tingkatan pemerintahan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat Bombana.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan seluruh aspirasi pembangunan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI.
“Semua usulan akan kita upayakan dan perjuangkan. Hari ini kami melaksanakan kunjungan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Kami di DPR RI siap memperjuangkan bagian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tegas Ridwan Bae.
Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. Menurutnya, setiap program yang memenuhi persyaratan administratif dan menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran negara.
“Tugas kami adalah mengawal aspirasi daerah. Selama usulan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dan memenuhi ketentuan yang berlaku, tentu akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya.
Melalui kunjungan kerja reses ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap sinergi yang semakin erat dengan DPR RI dan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi berbagai proyek infrastruktur strategis. Dukungan tersebut diharapkan mampu membuka akses wilayah yang lebih luas, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.
