Kendari, Sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bombana. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kendari, dalam rangka pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan BUMD dan BLUD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu, 7 Mei 2025.
Acara tersebut menjadi bagian dari agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pejabat dari kementerian terkait, dan para anggota Komisi II DPR RI, kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap BUMD dan BLUD sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI dan seluruh kepala daerah atas partisipasinya dalam penguatan peran BUMD dan BLUD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya dukungan regulasi untuk meningkatkan kinerja dua badan strategis tersebut.
“BUMD dan BLUD punya peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi terus mendorong pengelolaan yang profesional, adaptif, dan transparan. Sinergi dengan DPR RI ini jadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat arah kebijakan kita ke depan,” kata Hugua di hadapan para peserta.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sesi dialog menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan pengawasan ini sebagai ajang evaluasi dan refleksi bersama. Ia menyebut bahwa BUMD dan BLUD di Bombana akan terus didorong menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
“Kami terus berkomitmen memperkuat kinerja BUMD dan BLUD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akuntabilitas anggaran, dan efisiensi layanan. Tujuannya adalah agar lembaga ini benar-benar memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat maupun untuk keuangan daerah,” ujar Burhanuddin.
Ia juga menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah membangun sistem kelembagaan yang solid, serta mendorong transparansi dalam tata kelola. Baginya, BUMD dan BLUD harus menjadi entitas yang mampu bersaing secara sehat dan memiliki standar pelayanan yang tinggi.
Kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Komisi II DPR RI terkait hasil pengawasan dan temuan strategis di sejumlah daerah. Komisi menyampaikan sejumlah rekomendasi awal yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.
Diskusi berjalan konstruktif dan terbuka, mencerminkan semangat kolaboratif antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Komisi II menekankan bahwa pembenahan BUMD dan BLUD tidak cukup hanya pada sisi teknis, melainkan juga menyentuh aspek kelembagaan, regulasi, serta penguatan integritas pengelolanya.
Melalui forum ini, para kepala daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil di wilayahnya masing-masing, termasuk tantangan yang dihadapi dalam mengelola BUMD dan BLUD secara efektif. Bupati Bombana termasuk salah satu yang secara aktif menyampaikan pandangan dan strategi pembangunan kelembagaan yang sedang ditempuh di daerahnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal dan penyediaan layanan publik yang inklusif.
