Defisit APBD 14,8 M, Pemkab Bombana Ajukan 3 Opsi ke DPRD

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Keuangan Daerah setempat mengajukan tiga opsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk disetujui sebagai solusi menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021 sebesar 14,8 Milyar.

Kepada awak media SultraNET., Selasa (02/03/2021) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, Darwin Ismail mengatakan ketiga opsi dimaksud yaitu opsi pertama dilakukan rasionalisasi anggaran dengan mengurangi program dan belanja atau refocusing anggaran, kedua meningkatkan target pendapatan daerah dan ketiga dilakukan pinjaman jangka pendek sebesar nilai defisit.

Dari hasil Rapat Kerja bersama DPRD lanjut Darwin Ismail, mayoritas Anggota DPRD lebih condong mengambil opsi dilakukan upaya peningkatan PAD sehingga rapat di skor dan diagendakan ulang dengan menghadirkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada senin, 8 maret 2021 mendatang.

” Karena kalau opsi peningkatan PAD yang diambil maka kalau kami dari BKD opsinya pasti menaikkan pajak dan kalau OPD opsinya pasti dengan menaikkan target retribusi, untuk opsi ini sehingga dijadwalkan ulang senin depan dengan menghadirkan pimpinan OPD,” ujar Darwin Ismail

Lebih lanjut ia menjelaskan jika opsi menaikkan pajak sangat berat dilakukan karena bakal semakin membebani masyarakat sedangkan opsi meningkatkan retribusi menjadi opsi sulit bagi OPD ditengah pandemi covid-19 saat ini yang mempengaruhi berbagai sektor.

“Tawaran yang saya andalkan tadi yaitu pinjaman daerah jangka pendek, dimana akan diselesaikan tahun berjalan sembari memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan pinjaman jangka pendek ini sebenarnya tidak membutuhkan persetujuan DPRD,” jelasnya.

Selain ketiga opsi tersebut tambahnya, untuk menutupi defisit anggaran sebenarnya masih ada opsi lain lagi yaitu dilakukan relaksasi atau perpanjangan jangka waktu pinjaman daerah yang diambil sebelumnya pada Bank Jateng namun hal ini membutuhkan persetujuan DPRD.

“Jika pinjaman yang lalu di relaksasi maka kita masih bisa menerima dana segar sebesar 60 hingga 70 milyar dan ini bukan saja bisa menutupi defisit namun ada dana yang bisa digunakan untuk mengerjakan berbagai program,” Pungkasnya. (IS)