SULTRANET. COM, KONAWE KEPULAUAN – Dugaan pemalsuan tanda tangan penerima upah Hari Orang Kerja (HOK) mencuat dalam kegiatan pengadaan lampu jalan di Desa Mata Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).
Dugaan tersebut memicu keresahan warga, yang kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan mengusut persoalan tersebut.
Dugaan ini terungkap setelah sejumlah warga menemukan nama mereka tercantum dalam daftar penerima HOK, lengkap dengan tanda tangan, padahal mereka mengaku belum menandatangani apapun baik itu mengenai satuan upah kerja di pengadaan maupun pemasangan lampu jalan tersebut.
“Saya tidak merasa telah menerima upah HOK tersebut. Tetapi di daftar, ada nama dan tanda tangan saya,” ujar salah seorang warga Desa Mata Bubu yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan pengadaan lampu jalan tersebut bersumber dari anggaran desa. Dalam dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan, tercantum daftar penerima HOK sebagai bukti pembayaran. Namun, setelah dikonfirmasi kepada beberapa nama yang terdaftar, diduga terdapat tanda tangan yang tidak sesuai dengan pemilik nama.
Sejumlah warga menilai dugaan pemalsuan tanda tangan ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, warga meminta APH, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
“Kami minta APH turun tangan agar masalah ini jelas. Jangan sampai dana desa disalahgunakan dan dibiarkan begitu saja,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat.
“Kalau tidak salah waktu itu pengadaan lampu jalan ini dilakukan tahun 2021,” Ungkap warga desa Mata Bubu lainya.
Sementara itu, pihak pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa Mata Bubu, Bastian, yang dikonfirmasi di kediaman Jumat (26/12/2025) malam. Mengaku telah menyelesaikan dugaan Pemalsuan tanda tangan pada daftar HOK.
“Kenapa masalah ini diungkit kembali saya sudah diaudit oleh inspektorat Konkep dan pihak pihak berwenang,” Kesalnya.
Masyarakat setempat berharap proses penanganan dilakukan secara transparan dan adil, guna memberikan kepastian hukum serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Hingga berita ini diterbitkan sejumlah Masyarakat yang tercantum namanya dalam daftar penerima HOK pengadaan lampu jalan desa Mata Bubu mengaku belum menerima atau bahkan mendapat klarifikasi terhadap dugaan tersebut.
Pewarta: Aldi Darmawan









