Wanggudu, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) terus mengambil peran penting dalam pengembangan Sumber Daya Manausia (SDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana hari ini Selasa (26/09/2023) Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, S.T., M.Si., IPU., ASEAN. Eng. menerima lansung kedatangan mahasiswa Universitas Lakidende (Uilaki).

Kedatangan Mahasiswa Unilaki di Konut dalam rangka melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 2 Kecamatan yang terpilih yaitu Kecamatan Asera dan Kecamatan Oheo.

H. Ruksamin sebagai pimpinan tertinggi di Konawe Utara berpesan kepada para mahasiswa untuk mensukseskan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dengan memberikan tugas tambahan kepada para Mahasiswa untuk besama-sama mensukseskan Program Pemanfaatan Kebun dan Pekarangan (PPKP).

Tidak hanya memberikan tugas tambahan, H. Ruksamin juga menyiapkan petugas pendamping dalam menjalakan Program PPKP. Dinas Ketahanan Pangan dipilih menjadi pendamping untuk para mahasiswa.

“Untuk anak-anak saya yang akan melaksanakan KKN, dalam proses melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, program yang dibawa juga harus berdampak kepada masyarakat. Untuk itu saya perkenalkan Program PPKP, yang manfaatnya bisa lansung dirasakan, diantaranya kebutuhan masyarakat akan pangan dan nutrisi yang baik dapat tercukupi. Tidak hanya itu, inflasi yang hari ini juga menjadi fokus program nasional juga kita dapat selesaikan dengan program PPKP.” ungkap H. Ruksamin.

Tidak sampai disitu, sebagai bentuk support kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di wilyah yang di pimpin nya, H. Ruksamin juga menyiapkan bantuan uang konsumsi sebesar 5 juta rupiah per posko. (S)

Kolaka, SultraNET. |  Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH.,MH menjelang akhir masa jabatannya sebagai Bupati Kolaka 2 periode menggelar silaturahmi dan temu rakyat serta jajaran Pemerintah Kecamatan Baula . Senin, (25/09)

Temu rakyat ini dilaksanakan untuk mempererat tali silahturahmi sekaligus berpamitan kepada seluruh elemen masyarakat Baula.

Bupati Kolaka mengucapkan pula terima kasih kepada segenap masyarakat dan semua elemen Kecamatan Baula yang telah hadir .

“Menjelang masa jabatan saya berakhir, saya mohon pamit dan sekaligus mengucapkan terima kasih serta mohon maaf, semoga tali silahturahmi tetap terjalin, dan sekaligus mohon izin untuk melanjutkan perjuangan menuju Senayan .” Ucapnya

Buton, SultraNET. | Ibu Pj. Bupati Buton sebagai penasehat DWP Kabupaten Buton, Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari bersama Ketua DWP Kabupaten Buton, Ny Kiki Asnawi melakukan kunjungan Lapangan Di Desa Bajo Bahari dalam rangka pemberian makanan tambahan anak di Lokasi Stunting yang dipusatkan di Kantor Desa Bajo Bahari, Kecamatan Wabula, Senin 25 September 2023.

Kunjungan lapangan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton sebagai Pembina DWP Kabupaten Buton, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton, Camat Wabula bersama Ketua DWP Kecamatan Wabula, Kepala Desa Bajo Bahari.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd,.M.Si dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada ibu Pj. Bupati Buton sebagai Penasehat DWP Kabupaten Buton Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari atas kehadirannya yang merupakan kunjungan perdananya di Desa Bajo Bahari.

Sekda berharap dengan jalannya kegiatan ini dapat berdampak pada pencapaian target pemerintah tentang penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 serta dapat terwujudnya Kabupaten Buton bebas stunting.

“Dengan mewujudkan Kabupaten Buton Bebas Stunting olehnya itu harus adanya kerja sama mulai dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa,” .

Pemerintah Kabupaten Buton lanjut Sekda sangat serius dalam upaya penurunan angka stunting dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Buton nomor 359 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Bupati Buton nomor 117 tahun 2022 tentang tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton.

“Pemerintah Kabupaten Buton menunjukkan keseriusan dalam penanganan stunting, salah satunya melalui Surat Keputusan Bupati Buton, nomor 359 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Bupati Buton nomor 117 tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton, yang di dalamnya telah termaktub dan melibatkan multi perangkat daerah,” katanya..

Di akhir sambutannya Sekda Buton berharap kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak positif dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Buton sehingga di masa depan daerah ini dapat memiliki generasi yang sehat dan cerdas.

“Saya harap acara penyuluhan stunting yang kita laksanakan pada hari ini, dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Buton, dan membantu menciptakan generasi yang sehat dan cerdas,” tutupnya.

Selain pemberian makanan tambahan kepada anak, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelayanan posyandu di Kantor Desa Bajo Bahari.

Sementara itu, Ibu Pj. Bupati Buton sebagai penasehat DWP Kabupaten Buton Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari menyampaikan pemberian makanan tambahan ini merupakan bentuk upaya dalam percepatan penurunan stunting pemerintah memberikan bantuan kepada anak yang terindikasi stunting.

Pemberian makanan tambahan (PMT) adalah kegiatan pemberian makanan untuk bayi dan balita guna melengkapi kebutuhan gizi anak agar mencapai berat badan sesuai usianya.

“Untuk mencegah stunting dimulai dari sanitasi yaitu menjaga kebersihan jamban, air bersih dan membiasakan mencuci tangan sebelum makan dan juga pola asu anak dengan pemberian asi sebagai pendamping makanan Serta pemberian pola makan karbohidrat, protein, buah dan sayuran,” katanya.

Ia menyampaikan kepada para ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak agar mengonsumsi protein hewani berupa ikan setelah anak berusia 2 tahun sudah bisa melengkapi kebutuhan gizi untuk kualitas kembang tumbuh anak kedepannya.

“Apalagi kita yang hidup di pesisir laut kaya akan beragama macam ikan segar, saya menyampaikan kepada ibu ibu untuk mencukupi kebutuhan anak dengan mengonsumsi ikan agar anak anak kita di Buton semua cerdas”, ungkapnya.

Ia berharap agar kita dapat bersama-sama dalam penanganan pencegahan stunting ini untuk tumbuh kembang anak kita agar anak kita tumbuh menjadi putra-putri Buton yang sehat dan cerdas.

Sumber : (KominfoButon/Widia Ningsih)

Bombana, SultraNET. | Kejuaraan e-sport open tournamet ESI Bombana CUP 1 telah berakhir dan sukses meraih animo besar dari masyarakat sejak dimulainya pendaftaran peserta, babak kualifikasi hingga sampai pada babak final dan grand final yang di gelar di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu (23/09/2023).

Untuk kali pertama organisasi E-Sport Indonesia (ESI) Kabupaten Bombana mempersembahkan turnamen e-sport yang di ikuti oleh ratusan atlit dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara.

Tournamet tersebut memperebutkan total hadiah 20 juta rupiah plus plakat dan medali yang di ikuti 21 tim untuk game Mobile Legend dan 21 tim untuk Game Free free.

Ketua Umum ESI Kabupaten Bombana, Herlin, S.Psi., MM menjelaskan dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan peserta dapat mempererat silaturahmi antar player game online khususnya di Kabupaten Bombana dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta bertujuan untuk mengasah kemampuan dan kapasitas para atlit E-Sport.

” Selamat kepada para pesera turnamen yang berhasil keluar sebagai juara dan bagi peserta yang belum juara agar terus mengasah kemampuannya,” Ucap Herlin saat di jumpai awak media pada acara penutupan tournament.

Lebih jauh dijelaskan Herlin, kejuaraan olahraga elektronik ini digelar sebagai wadah bagi para gamer, dimana selama ini gamer kerap mendapat stigma negatif yang menilai kegiatannya sebagai pekerjaan yang tidak bermanfaat dan hanya membuang waktu.

Dengan adanya event yang mengakomodir mereka, maka kegiatan games ini tidak dipandang hanya sekedar hiburan dan menghabiskan waktu melainkan mampu melatih kecepatan, focus, kemampuan berpikir, ketepatan mengambil keputusan dan meningkatkan kerjasama tim.

“Semoga Tournament ini dapat mengurangi pergaulan yang tidak baik, bagi kaum muda dan pelajar,” tegas Wanita yang juga Anggota DPRD Bombana itu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap melalui tournament ESI Bombana Cup 1 dapat mewadahi pecinta game online termasuk dalam upaya mencari bibit-bibit yang berprestasi,”

“Kita berharap bibit atlit berprestasi lahir dari kegiatan seperti ini,” tutup Sekretaris DPC PDIP Bombana itu.

Pada Tournament ESI Bombana Cup 1 keluar sebagai juara pada game Mobile Legend, Juara 1 diraih Aldyshop x Nisya dari Kota Kendari, Juara 2 Maximum dari Kabupaten Kolaka, Juara 3 Elizhy E-Sport dari Kabupaten Bombana, juara 4 Dark Nest dari Bombana, sedangkan untuk Game Free Fire Juara 1 Aldyshop Anlor dari Kota Kendari, Juara 2 AP E-Sport dari Kota Kendari, Juara 3 Ikram Ganteng dari Kabupaten Bombana dan Juara 4 Lowzone dari Kabupaten Bombana.

Bombana, SultraNET. | Kepala Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sahrir akhirnya angkat bicara sekaligus menunjukkan ijazah asli miliknya menyusul ramai pemberitaan di beberapa media yang menuding dirinya menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa (Cakades) hingga terpilih pada Pilkades serentak Kabupaten Bombana Tahun 2022 lalu.

Kepada sejumlah awak media, Jum’at (22/9/2023) Sahrir menjelaskan tudingan bahkan pelaporan di Polres Bombana tentang dugaan ia menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Cakades sudah terjadi sejak Maret 2022 lalu yaitu usai dirinya dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.

Yang melakukan pelaporan adalah Martinus yang tak lain adalah rivalnya sesama Calon Kepala Desa peraih suara terbanyak kedua saat pelaksaan Pilkades serentak tersebut.

Menurut Syahrir, usai dilaporkan Martinus, Polres Bombana bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sekaligus memeriksa fisik ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang ia gunakan untuk mendaftar Cakades yang dipersoalkan.

“Saya sudah diperiksa termasuk ijazah saya ini (Sambil menunjukkan ijazahnya.red). Pernah saya tanyakan kembali ke penyidiknya, ia sampaikan bahwa laporan Pak Martinus belum dilanjutkan karena kurangnya alat bukti pendukung dari laporannya,” ujar Syahrir.

Kendatipun sudah di laporkan di Polres Bombana dan pelaporannya tidak dapat dibuktikan, saat itu dirinya tidak melakukan respon apapun terhadap pelapor, karena ia merasa bahwa itu adalah bagian dari dinamika politik di alam demokrasi modern ini.

Terlebih lagi Pemilihan Kepala Desa telah selesai dan dirinya sudah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak setelah melalui pemilihan yang demokratis sehingga ia merasa sebagai Kepala Desa terpilih dirinya harus bijaksana tidak perlu merespon berlebihan pelaporan itu dan ia berkeinginan untuk merangkul semua calon rivalnya untuk bersama sama membangun Desa Watukalangkari menjadi desa yang lebih baik.

“Yang lalu itu setelah saya dilaporkan, saya kembali sadari dan saya tidak mau perpanjang. Masa saya lapor balik, biar bagaimanapun setelah saya terpilih sebagai Kepala Desa maka pelapor itu adalah warga saya juga. Masa saya mau lapor wargaku,” ungkap Sahrir

Setelah berjalan lebih dari setahun menjabat, ia mengaku terkejut setelah sejumlah awak media mendatanginya untuk mengkonfirmasi kembali tentang pelaporan dirinya setahun yang lalu terkait dugaan penggunaan ijazah palsu saat Pilkades yang ia pikir telah selesai.

Untuk itu ia merasa perlu untuk meluruskan, terlebih informasi yang menurutnya telah menjurus ke fitnah dan pencemaran nama baik dirinya itu telah tersebar luas di masyarakat melalui beberapa media.

“Banyak keluarga yang menelpon dan beberapa tokoh masyarakat juga datang ke saya mempertanyakan ini. Mereka tidak terima terhadap fitnah ke saya ini. Tapi saya berupaya redam biar persoalan ini tidak melebar,” bebernya

Untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat ia menceritakan asal usul ijazah miliknya yang dilaporkan sebagai ijazah palsu itu. Menurutnya ijazah miliknya saat ini  merupakan Ijazah kelulusan Tahun 2000 yang ditanda tangani Kepala SLTP Negeri 1 Rumbia Kabupaten Buton saat itu (Bombana adalah wilayah pemekaran dari Buton pada 2004 lalu.red).

Kendati ditandatangani Kepala SLTPN 1 Rumbia saat itu, namun ia dan banyak siswa lainnya berstatus Siswa SLTP Terbuka yang mana saat itu ada program Dinas Pendidikan Buton di Desa Desa yang membuka kelas SLTP Terbuka yang tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah karena saat  itu akses ke sekolah SLTP tidak semudah saat ini sehingga banyak yang memilih berhenti sekolah setamat Sekolah Dasar. Diadakanlah program ini, namun pelaksanaan ujian akhirnya di ikutkan serentak di SLTPN 1 Rumbia.

“Kita belajar saja di Desa Ladumpi saat itu (Desa Watukalangkari adalah pemekaran dari Desa Ladumpi.red) seingat saya kurang lebih 20 orang, itupun tidak setiap hari. Hanya 3 kali dalam seminggu kita belajarnya. Tetapi ujiannya serentak dan bersamaan dengan siswa reguler SLTPN 1 Rumbia dan SLTP Terbuka di sekitar Kecamatan Rumbia dan Rarowatu saat itu, jadi itu rame bukan satu kelas tapi banyak kelas yang dipakai. Harus dicari nomor ujian dan ruangannya. Jadi tidak benar itu kalau dipisah hanya 8 orang,” ungkap Sahrir

Terkait tidak adanya data lulusan di SLTP 1 Rumbia untuk tahun 2000 (Saat ini SLTPN 1 Rumbia telah berubah nomenklatur menjadi SLTPN 2 Rumbia), ia enggan menanggapi karena menurutnya itu sudah terlalu jauh dan diluar kapasitas serta kepentingannya dan yang pasti adalah saat dirinya mendaftarkan diri sebagai Cakades ijazahnya telah di sahkan oleh lembaga pendidikan tersebut dan dinyatakan bahwa salinannya telah sesuai dengan aslinya.

“Yang saya akan persoalkan kalau misalkan ada data ijazah lulusan Tahun 2000 di SLTP 1 Rumbia dan disitu tidak ada nama saya. Itu pasti akan saya persoalkan atau ijazah saya tidak diakui dan tidak disahkan di sekolah itu baru saya juga akan persoalkan. Ini ijazah saya disahkanji. Bagaimana Logika berpikirnya itu,” candanya.

Untuk itu ia mempersilahkan kepada semua pihak yang meragukan keaslian dan keabsahan ijazahnya untuk melakukan upaya pembuktian hukum termasuk yang menginginkan forensik dokumen untuk dilakukan terhadap seluruh ijazah SLTPN 1 Rumbia lulusan Tahun 2000 termasuk ijazah miliknya.

“Hanya saya ingatkan jika ini diperpanjang urusannya, dan karena ini telah meresahkan warga saya dan keluarga apalagi jika mengganggu pelaksanaan tugas saya selaku Kepala Desa, maka jangan salahkan saya juga jika saya mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum yang terukur untuk menuntut keadilan dari fitnah ini dengan melapor balik,” tegas Syahrir

Ditempat yang sama, salah satu lulusan SLTPN 1 Rumbia tahun 2000 yang juga Warga Desa Watukalangkari. Suharni mengaku geram dengan adanya pelaporan dugaan ijazah palsu yang dimiliki Kepala Desa Watukalangkari.

Menurutnya jika ijazah Kades Watukalangkari disebut palsu maka ijazah miliknya juga disebut palsu karena ia tau persis bahwa Kades Watukalangkari Syahrir bersekolah dan bersama sama dengan dirinya ujian di SLTPN 1 Rumbia di Kasipute tahun 2000 lalu itu dan memegang ijazah dari tempat yang sama pula.

“Kita lihat sendiri pak itu ijazah saya dengan ijazahnya pak Desa, adakah bedanya bentuk tulisan dan tanda tangannya, kertasnya juga, hanya punya saya sudah termakan rayap sedikit, jadi kalau ada yang bilang ujian hanya 8 orang itu salah pak, saya ingat betul dulu itu ramai karena digabung semua yang sekolah SLTP Terbuka dari banyak desa dengan siswa betulnya SLTPN 1 Rumbia. Jadi Ramai dan banyak kelas dipakai ujian,” tegas Suharni.

Ia juga mempertegas bahwa Siswa SLTP Terbuka Rumbia bukan hanya dari Desa Ladumpi saja namun dibuka di banyak desa karena ia ingat saat itu dipercaya sebagai salah satu peserta cerdas cermat antar SLTP Terbuka se Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari mewakili SLTP Terbuka Rumbia dengan dua siswa lainnya yang bersal dari Desa Rarowatu dan Desa Tapuahi.

“SLTP Terbuka rumbia dulu itu juara 4 yang juara satu dari SLTP Terbuka Konda,” bebernya

Kendatipun tahun 2000 itu sama dengan kejadian 23 tahun yang lalu yang sudah sangat lama, Suharni masih mengingat bahwa dari kurang lebih 20 orang siswa SLTP Terbuka di Desa Ladumpi namun yang mengikuti ujian hanya 9 orang saja bukan 8 orang sebagaimana diberitakan lalu, sekaligus mempertegas bahwa yang memegang ijazah hanya yang mengikuti ujian akhir saja di SLTPN 1 Rumbia.

“Jadi saya ulangi lagi pak, kalau pesoalan bahwa ijazah pak Desa dianggap palsu, tidak mungkin ijazah saya ini bisa saya pakai sampai saya kuliah dan selesai sebagai sarjana. Karena kita lihat sendiri bedakah itu ijazah. Manami yang palsu disitu, kalau memang bisa ada ijazah kalau tidak ujian pasti yang lain juga 20 orang itu ada ijazahnya nah ini kan tidak ada mereka, karena mereka tidak mau ikut turun ujian di Kasipute,” tegasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Watukalangkari, Hamid turut menyayangkan adanya pelaporan terhadap kepala Desa terkait dugaan ijazah palsu, ia khawatir jika ini dibiarkan dapat mengganggu konsentrasi Kepala Desa dalam memimpin roda pembangunan yang sedang bergeliat di desa Watukalangkari.

Terlebih dengan adanya pernyataan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Watukalangkari Edi Hasri di sejumlah media yang  menyebut bahwa banyak desakan dari warga Desa yang mempersoalkan ijazah kepala desa yang diduga palsu. Menurutnya masyarakat Desa Watukalangkari saat ini tidak tau menahu itu persoalan ijazah mau asli atau palsu yang masyarakat ingin pastikan adalah Kepala Desa menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang yang berlaku.

Selain itu saat pendaftaran Cakades, Ijazah Sahrir telah diperiksa dari tingkat panitia Desa BPD, hingga tim Pilkades Kabupaten dan dinyatakan sah sehingga lolos sebagai calon.

“Bukannya saat pendaftaran Calon Kepala Desa itu BPD sendiri yang terima dan verifikasi berkasnya termasuk ijazahnya dan diperiksa sampai tingkat Kabupaten. Terus kalau bicara desakan masyarakat itu masyarakat yang mana saja, saya tau persis yang dorong dorong kasuskan ini hanya sekelompok orang saja yang tidak puas,” tandasnya.

Hingga berita ini dirilis baik Martinus maupun Ketua BPD Watukalangkari Edi Hasri belum terkonfirmasi. (IS)

Kendari, SultraNET. | Bupati Konawe Utara (Konut), H. Ruksamin menjadi pembicara dalam seminar serantau terkait isu kemasyarakatan, di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Rabu (20/9/2023)

Kegiatan yang diinisiasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UHO Kendari ini mengangkat tema, transformasi inovasi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat di era society 5.0.

Selain menghadikan Bupati Konut sebagai pembicara, juga menghadirkan Direktur IPSAS Malaysia, Haslinda Abdullah, Rektor Universitas Abulyatama Aceh, Agung Efriyo dan Rektor Universitas Teuku Umar, Ishak Hasan.

Dalam pemaparannya, Ruksamin memperkenalkan nilai-nilai adat Kabupaten Konawe Utara (Konut) yakni Konasara kepada para hadirin, dimana beberapa diantaranya berasal dari mancanegara.

Dalam momen tersebut Bupati Konut H. Ruksamin juga memberikan cendramata Konasara yang merupakan simbolisasi dari Kabupaten Konut kepada pembicara lainnya, seperti Rektor UHO Kendari, Muhammad Zamrun Firihu dan Dekan Fisip UHO Kendari, Eka Suaib.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa diundang dalam seminar mengenai masalah isu-isu serantau. Begitu bersyukurnya saya di momen ini, kita bisa pertama sejajar dengan para profesor, rektor-rektor semua. Itu suatu kebanggaan,” kata Ruksamin saat ditemui usai menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Ruksamin mengatakan, bahwa dalam giat tersebut ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai adat dari Kabupaten Konut.

“Saya juga tidak lupa bahwa nilai-nilai adat yang dari Konawe Utara yang saya titip sudah sampai di Malaysia, Konasara itu sudah sampai disana, saya bagikan kepada mereka semua sekaligus saya sampaikan pesannya Konasara apa,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UHO Kendari, Muhammad Zamrun Firihu mengatakan, seminar tersebut membahas tentang isu-isu komunitas terkait kesejahteraan di Indonesia maupun Malaysia.

“Tujuannya agar wawasan mahasiswa dan pola pikirnya bisa segera terbuka untuk melihat pendidikan dan dunia penelitian, melalui informasi yang diberikan dari berbagai narasumber yang berasal dari Indonesia maupun Malaysia,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan Fisip UHO Kendari, Eka Suaib mengatakan, tindak lanjut dari kegiatan seminar ini yakni melakukan pertemuan di Universitas Putra Malaysia, sebagai kelanjutan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun ini.

Diungkapkan, pada 22 September 2023 mendatang, akan ada kolaborasi pengabdian internasional antara beberapa perguruan tinggi Indonesia dan perguruan tinggi Malaysia.

“Untuk lokasi pengabdian internasionalnya berada di Tapulaga,” katanya.

Pengabdian internasional ini akan membahas terkait pembangunan pariwisata, karena berdasarkan hasil diskusi, kekayaan SDM itu tidak bisa diandalkan untuk kemajuan pembangunan, namun harus didorong dengan pembangunan pariwisatanya.

“Kita mendorong masyarakat agar masyarakat yang berada di dalam kawasan pariwisata, dapat berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata, sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik,” tutupnya (S)

Butur, SultraNET. | Wakil Bupati Buton Utara Ahali, SH., MH., didampingi Plt. Kasatpol PP La Niguntu, S.Ag., memimpin Apel Konsolidasi Kesiapan Satpol PP Buton Utara dalam melaksanakan tugas. berlangsung di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur). Kamis, 21 September 2023

Dalam arahannya Wakil Bupati Ahali menegaskan beberapa hal kepada jajaran Satpol PP, diantaranya terkait optimalisasi pelaksanaan tugas.

“Kalau pada dasarnya tidak memahami tugas dan fungsi (tupoksi), suda bisa dipastikan yang bersangkutan akan sulit dalam melaksanakan tugas”. Ungkap Wakil Bupati Butur.

Harapannya, setiap personil mulai dari level pimpinan sampai dengan bawahan dalam menjalankan tugas harus memahami betul topoksinya agar tidak terjadi kesulitan dalam bertugas

Selanjutnya, kepada petugas piket agar menyediakan buku mutasi untuk digunakan sebagai alat kontrol.

Menurutnya, penulisan buku mutasi piket jaga digunakan sebagai sarana pengawasan melekat dalam memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap personilnya, dan setiap hari dilakukan pengecekan sehubungan kejadian 1×24 jam.

Lebih lanjut Ahali menegaskan agar melaksanakan tugas dengan baik dan benar tanpa ada tekanan, serta selalu mengedepankan etika, mulai dari bersikap, bertutur kata dan berpakaian.

Terakhir, Dirinya memerintahkan kepada Komandan Satpol PP untuk mengevaluasi personilnya di mulai dari sekarang.

“Mulai saat ini tegaskan kedisiplinan kepada anggota, masing-masing pimpinan berikan keteladanan kepada anggota, mulai cara berpakaian, cara ber bicara yang beretika dan setiap pelanggaran ada tindakan tegas”. Tutup Ahali. (Kominfo)