Bombana, sultranet.com — Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, ia juga meminta pemerintah segera melakukan penataan birokrasi dengan mengisi sejumlah jabatan strategis yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Pernyataan tersebut disampaikan Iskandar saat menghadiri kegiatan halal bihalal bersama masyarakat yang turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Senin, 23 Maret 2026.
Kegiatan halal bihalal yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu menjadi momentum silaturahmi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan pasca-Idulfitri. Namun lebih dari sekadar agenda seremonial, forum tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai arah pembangunan daerah dan pelayanan publik, khususnya di wilayah Kepulauan Kabaena.
Dalam sambutannya, Iskandar menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan sebagai Ketua DPRD Bombana sekaligus pimpinan partai pengusung pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani yang saat ini memimpin Kabupaten Bombana.
“Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, sebagai pimpinan partai pengusung, dan juga sebagai teman, saya masih komitmen akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat,” kata Iskandar di hadapan masyarakat dan tamu undangan.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh peserta yang hadir. Iskandar menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak mengurangi fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif. Menurutnya, DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Sebaliknya, jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, saya akan menjadi orang pertama yang mengingatkan,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang tetap menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara objektif demi kepentingan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Iskandar juga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Bombana agar segera melakukan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola birokrasi. Ia secara langsung meminta Wakil Bupati Ahmad Yani untuk mendorong percepatan pengisian jabatan-jabatan strategis yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas.
Menurutnya, sejumlah posisi penting yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat membutuhkan pejabat definitif agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.
“Jabatan-jabatan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka sudah seharusnya diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan berjalan maksimal,” ujar Iskandar.
Ia menjelaskan bahwa jabatan seperti camat, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan pejabat definitif dinilai penting untuk menciptakan kepastian administrasi, meningkatkan kinerja organisasi, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat lapangan.
Menurut Iskandar, penataan birokrasi yang cepat dan tepat akan memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, stabilitas organisasi pemerintahan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan halal bihalal tersebut tidak hanya menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi forum penyampaian aspirasi yang konstruktif. Sejumlah tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga yang hadir memanfaatkan momentum itu untuk mendengarkan langsung pandangan para pemimpin daerah mengenai berbagai isu pembangunan yang berkembang di Bombana.
Kehadiran Ketua DPRD Bombana dan Wakil Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga legislatif untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan. Langkah tersebut dinilai penting dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan harapan warga.
Melalui forum yang berlangsung penuh keakraban itu, Iskandar kembali menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang sehat. Dukungan terhadap program pemerintah, menurutnya, harus berjalan seiring dengan fungsi pengawasan yang kuat agar seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam kegiatan halal bihalal di Desa Pongkalaero. Selain memperkuat tali silaturahmi pasca-Idulfitri, kegiatan itu juga menjadi momentum untuk mempertegas komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Bombana yang lebih maju, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Di hadapan masyarakat Kabaena Selatan, Iskandar menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, ia memastikan DPRD Bombana akan terus mengawal jalannya pemerintahan sekaligus memberikan dukungan terhadap setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.
Sumber: Kibar News
