Bombana, SultraNET. | Polres Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara lakukan Apel Gelar Pasukan untuk mengecek kesiapan akhir personel maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi lilin Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Kamis (21/12/2024)
Dalam rangka pengamanan Nataru, Polri didukung TNI, K/L, Pemda, Mitra Kamtibmas dan stakeholder dengan sandi “Operasi Lilin 2023” selama 12 hari, mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024.
Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H, S.I.K, M.H saat memimpin Apel menjelaskan pengamanan Nataru merupakan tugas rutin yang harus dipastikan berjalan dengan aman, nyaman dan lancar.
“Natal dan tahun baru ini rutinitas tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi, pasokan dan distribusi bahan pokok” jelas Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H, S.I.K, M.H membacakan sambutan Kapolri
Ia menekankan hal tersebut penting karena momentum Nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat.
Berdasarkan survei Kemenhub RI, potensi pergerakan masyarakat pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diperkirakan mencapai 107,63 juta orang, meningkat sebesar 143.65% atau 63,46 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
“Selain itu, perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2024 sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi,” bebernya.
Operasi ini melibatkan 129.923 personel di seluruh Indonesia yang terdiri dari TNI-Polri serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan 49.676 objek pengamanan.
Pada Nataru tahun ini, Polri dan stakeholder terkait telah memetakan permasalahan kamseltibcar lantas dan kamtibmas yang harus diwaspadai. Pada sisi kamseltibcar lantas, Polri bersama stakeholder terkait telah menerbitkan SKB yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas penyeberangan laut dan penundaan perjalanan.
Dalam rangka mengantisipasi kepadatan penumpang pada titik pelayanan moda transportasi umum, bakal dilakukan pengaturan jadwal keberangkatan, mendorong pembelian tiket secara online, dan pengaturan arus keluar masuk bersama dengan stakeholder terkait.
“Akan dilaksanakan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kejahatan,” tegasnya.
Selanjutnya pada sisi kamtibmas, untuk menjamin pelaksanaan ibadah Natal berlangsung dengan aman dan khidmat, bakal dipastikan setiap lokasi ibadah sudah disterilisasi dengan melibatkan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan pengamanan sebagai wujud toleransi beragama.
“Kita pastikan kehadiran negara pada setiap kegiatan ibadah masyarakat,” imbuhnya.
Ancaman terorisme juga menjadi tantangan yang serius. Untuk itu, kedepankan deteksi dini dan preventive strike untuk mencegah pelaku teror melancarkan aksinya, bakal dilakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam pergantian tahun.
Pada pengamanan perayaan malam tahun baru, bakal dilakukan pengamanan pada setiap giat keramaian dengan maksimal, terutama yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Selain itu, dilakukan pengaturan lalu lintas dan pengamanan pada lokasi kegiatan secara humanis.
“Bakal kita tingkatkan pengawasan distribusi handak komersial maupun petasan agar kegiatan berjalan dengan aman,” bebernya.
Untuk mengantisipasi kejahatan konvensional, bakal dilakukan patroli rutin pada objek vital, pusat ekonomi dan wisata, daerah rawan kejahatan serta pemukiman. Sosialisasikan kepada masyarakat yang akan bepergian dalam waktu lama agar melapor kepada petugas setempat dan disediakan layanan penitipan kendaraan pada kantor-kantor kepolisian.
Terkait bencana alam, bakal disiapkan tim tanggap bencana, rehabilitasi dan sarpras pendukung pada jalur rawan longsor, pelabuhan serta lokasi wisata alam. Bakal ditingkatkan juga edukasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan BMKG untuk melakukan sosialisasi informasi cuaca, sehingga kita mampu memberikan quick response guna memitigasi dampak bencana.
“Yang tak kalah penting adalah dilakukan monitoring ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga Bapokting, pelaku usaha diimbau agar tidak melakukan penimbunan stok. Apabila diperlukan, akan dilakukan gakkum secara prosedural,” tandasnya. (ResBom)
