Bombana, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Bombana resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., berlangsung di Ruang Rapat Bupati dan dihadiri para pimpinan OPD, pejabat struktural, serta perwakilan ASN pada Selasa, 2 Desember 2025.
Pencanangan ini menjadi langkah strategis Pemkab Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain sosialisasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat terkait sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat terwujudnya birokrasi berintegritas di lingkup Pemkab Bombana.
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen bersama yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, upaya ini menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memberikan layanan publik yang profesional, bebas dari praktik korupsi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pencanangan Zona Integritas adalah langkah nyata kita dalam memperkuat budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap perangkat daerah harus mampu menunjukkan komitmen penuh untuk memenuhi indikator WBK dan WBBM,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan mewujudkan Zona Integritas tidak hanya bergantung pada dokumen atau pemenuhan administrasi. Bupati menekankan perlunya perubahan pola pikir, kedisiplinan, dan konsistensi aparatur dalam bekerja agar reformasi birokrasi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Perubahan tidak hanya dimulai dari aturan, tetapi dari cara kita berpikir dan bekerja. Kita ingin pelayanan publik di Bombana semakin cepat, semakin bersih, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Bombana menargetkan beberapa perangkat daerah strategis dapat meraih predikat WBK dan WBBM sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi. Pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme pendampingan intensif bagi OPD dalam menyusun, memenuhi, dan mengimplementasikan seluruh komponen penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Bombana menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menjadi bagian dari agenda prioritas daerah, mengingat tuntutan publik terhadap layanan yang bersih dan efisien semakin tinggi. Ia menyebutkan bahwa setiap OPD harus mampu menunjukkan perubahan nyata dalam tata kelola anggaran, pelayanan, serta integritas ASN di lingkup kerja masing-masing.
Sementara itu, sejumlah pejabat yang hadir menilai bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan momentum untuk memperbaiki sistem layanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Mereka menyambut baik langkah Bupati yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendorong pembenahan birokrasi.
Di sisi lain, Pemkab Bombana menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan semata tuntutan administrasi, tetapi kebutuhan penting untuk menciptakan pemerintahan modern yang mampu bekerja cepat, tepat, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah daerah berkomitmen melibatkan seluruh unit kerja agar program ini berjalan sesuai target dan menghasilkan perubahan nyata.
Melalui pencanangan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat. Pemkab juga menilai bahwa budaya kerja yang bersih dan melayani menjadi pondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Bupati Burhanuddin menutup sambutannya dengan mengajak seluruh ASN untuk menjaga integritas sebagai nilai utama dalam bekerja. Ia menekankan bahwa keberhasilan Zona Integritas hanya dapat dicapai melalui kerja bersama dan konsistensi yang kuat di antara seluruh jajaran.
