Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi program Sekolah Rakyat. Kegiatan yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti jajaran Pemprov Sultra dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra. Senin, 21 April 2025.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini berbentuk asrama. Kebutuhan makan, tempat tinggal, bahkan fasilitas olahraga siswa ditanggung negara. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, dari jenjang SD sampai SMA,” jelas Tito.
Ia menambahkan bahwa program ini berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi. “Kita ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya. Sekolah Rakyat adalah jembatan sosial menuju masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Mendagri juga meminta para kepala daerah segera merespons peluang ini dengan melakukan koordinasi lintas OPD. Ia menekankan pentingnya kesiapan legalitas dan lahan dalam pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat di tiap daerah.
Turut hadir dalam rakor ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditunjuk sebagai koordinator utama program. Ia menjelaskan bahwa dasar hukum program ini mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Pendidikan adalah alat paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat merupakan langkah afirmatif untuk menciptakan keadilan akses pendidikan dan menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujar Saifullah.
Hingga April 2025, tercatat sebanyak 356 titik usulan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan target 200 lokasi dibangun tahun ini.
Selain sosialisasi program pendidikan, rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Mendagri menyampaikan bahwa inflasi year-on-year Maret 2025 terhadap Maret 2024 tercatat sebesar 1,03%, sedangkan month-to-month dari Februari ke Maret 2025 sebesar 1,65%.
“Target inflasi nasional kita adalah 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka saat ini berada dalam kategori aman dan menggembirakan bagi masyarakat,” ujar Tito.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa pada minggu ketiga April 2025, terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 14 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi tetap stabil. Dua komoditas utama penyumbang inflasi adalah bawang merah dan cabai merah.
“Secara nasional, harga bawang merah naik sebesar 9,18 persen dan bawang putih naik 1,69 persen dibanding bulan sebelumnya. Keduanya juga berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP),” jelas Amalia.
Rakor ini diikuti oleh berbagai unsur penting di Sultra, termasuk perwakilan dari BPS, Biro Perekonomian, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan, serta instansi teknis lainnya. Pemerintah pusat mengajak daerah untuk meningkatkan sinergi dalam menekan inflasi serta menyukseskan program-program strategis yang berpihak pada masyarakat.
Dengan dukungan penuh seluruh unsur pemerintahan, program Sekolah Rakyat diharapkan segera direalisasikan di Sultra. Tak hanya sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat kecil, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam menyiapkan generasi masa depan yang mandiri dan berkualitas.
