Kendari, sultranet.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan Ramadan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperkuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Senin, 24 Februari 2025
Dalam rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, pemerintah daerah diinstruksikan untuk lebih aktif menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Pemerintah daerah harus memastikan inflasi terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomsi. Ia juga meminta setiap daerah rutin memantau harga di pasar dan segera melakukan intervensi jika terjadi lonjakan signifikan, termasuk dengan operasi pasar dan subsidi transportasi.
Dari Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asisten II Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).
Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara.
Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di Sultra, mencapai 4,38%. Komoditas utama penyebab kenaikan ini adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah. Selain itu, harga gula pasir secara nasional naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025, sementara harga minyak goreng juga mengalami kenaikan sebesar 0,48%.
Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra, Asrun Lio, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Kami akan memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman, serta melakukan intervensi jika diperlukan agar harga tetap stabil dan tidak membebani masyarakat,” katanya.
Asrun Lio juga menginstruksikan Disperindag dan BPS Sultra untuk terus mengumpulkan dan menganalisis data harga secara berkala guna menentukan langkah strategis yang efektif. “Harapannya, setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata dalam menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra berencana mengoptimalkan program subsidi transportasi bagi distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional. Pemerintah daerah juga akan menggencarkan operasi pasar untuk menekan harga komoditas yang berpotensi melonjak.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mengatasi tantangan inflasi menjelang Ramadan, memastikan stok bahan pokok tetap terjaga, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menghadapi momen penting ini.
