Bombana, SultraNET. | Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Pj. Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi di Kecamatan Rarowatu Utara pada Minggu (1/10/2023). Acara ini turut dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, H. Burhanuddin menyampaikan bahwa menjadi wakil rakyat adalah tugas yang kadang mudah, kadang sulit. Sebagai wakil rakyat, penting untuk mengayomi masyarakat dengan bertemu langsung dan mendengar aspirasi mereka. Menurutnya, menjadi pemerintah berarti merendahkan diri kepada masyarakat, karena tugas utama adalah pelayanan kepada mereka.
“Menjadi pemerintah itu kita harus merendahkan diri kepada masyarakat karena tugas kita adalah pelayan masyarakat,” ungkapnya.
Beliau menekankan pentingnya memikul jabatan daripada hanya menduduki jabatan. Dalam pandangannya, memikul jabatan memiliki konotasi tanggung jawab yang tinggi, sementara menduduki jabatan bisa membuat seseorang terlena dan kurang fokus pada tugas pokok.
Pj. Bupati juga mengajak seluruh camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana untuk konsisten dalam menjalankan tugas, fokus pada satu titik, dan terus memantau serta memahami permasalahan masyarakat. Beliau menegaskan bahwa pemerintah harus selalu peduli terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tugas kita harus kita pikul, karena kalau kita menduduki suatu jabatan biasanya keenakan dan merasa enak duduk di kursi yang empuk, tetapi kita tidak tahu bahwa ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT,” kata H. Burhanuddin.
Beliau berharap agar masyarakat dapat menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan berkomunikasi secara baik-baik jika ada permasalahan yang perlu dibicarakan. Pj. Bupati Bombana menekankan bahwa selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Dengan pesan tersebut, kunjungan kerja dan silaturahmi di Kecamatan Rarowatu Utara diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. (*)
