Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama sejumlah tokoh penting dari berbagai instansi menghadiri Puncak Acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2023 Bertempat di Hotel Claro Kendari, Jum’at (13/10/2023).
Acara ini dihadiri oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, Bupati/Walikota se-Indonesia, para Penggiat Kebencanaan, dan seluruh jajaran BPBD se-Indonesia.
Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol Dr. (HC) Andap Budhi Revianto, S.I.K.MH, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Peringatan Bulan PRB adalah agenda nasional dan peringatan internasional ‘International Day for Disaster Risk Reduction’ yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober. Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki kehormatan menjadi tuan rumah PRB 2023.
“Ini adalah sebuah ajang pembelajaran bersama bagi masyarakat Sultra dan Indonesia secara keseluruhan,” ujar Andap.
Ia menyampaikan bahwa saat ini Pemprov. Sultra sedang menggagas sistem penanggulangan bencana berbasis data presisi, bekerjasama dengan Pusat Mitigasi dan Penanggulangan Kebencanaan Universitas Halu Oleo.
“Sistem ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat demi pembangunan di Sultra,” jelasnya
Ditekankan bahwa mitigasi bencana harus didasarkan pada data yang valid dan ilmu pengetahuan serta teknologi akan dimanfaatkan untuk menghasilkan data yang akurat.
Pj. Gubernur berharap bahwa rangkaian kegiatan peringatan bulan PRB ini memberikan kontribusi berkelanjutan dalam upaya mengurangi risiko bencana sebagai bagian dari rencana pembangunan, baik dalam lingkup nasional maupun daerah.
Pada puncak acara, Pj. Gubernur Sultra menyerahkan bendera Pataka Bulan PRB kepada Kepala BNPB, yang selanjutnya diserahkan ke Pj. Gubernur Aceh. Aceh ditunjuk menjadi tuan rumah Bulan PRB pada tahun 2024, menandai kelanjutan kolaborasi antar provinsi dalam upaya mengurangi risiko bencana di Indonesia (Kominfo)
