Pj Bupati dan Forkopimda Kolut Rakor bersama Mendagri Bahas Pengendalian Inflasi

Lasusua, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Sukanto Toding, beserta Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) melalui platform Zoom, sebagai upaya intensif dalam pengendalian inflasi tahun 2023. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. H.Muh. Tito Karnavian. Senin (20/11/2023)

Agenda utama Rakor ini mencakup dua poin penting, yakni sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan pembekalan terkait Perdagangan Karbon. Kehadiran Dr. Sukanto Toding dan jajaran Forkopimda menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mengendalikan tingkat inflasi di tingkat lokal.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Menteri Tito Karnavian menjelaskan urgensi dari perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan tersebut sebagai langkah konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Sementara itu, pembekalan terkait Perdagangan Karbon menjadi sorotan, mengingat pentingnya kontribusi daerah dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung upaya nasional untuk mengurangi emisi karbon.

Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. H.Muh. Tito Karnavian (Layar TV) saat memimpin Rakor via Zoom meet
Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. H.Muh. Tito Karnavian (Layar TV) saat memimpin Rakor via Zoom meet

Rapat yang diadakan secara virtual ini menandai kesinambungan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dr. Sukanto Toding mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah proaktif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan lingkungan yang terus berkembang.

“Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem,” ungkap Dr. Sukanto Toding.

Dengan adanya Rapat Koordinasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih siap mengimplementasikan perubahan kebijakan pengupahan dan lebih memahami peran daerah dalam mengelola perdagangan karbon. Hal ini juga mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan di masa yang akan datang. (FbKominfo)

Pos terkait