Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra secara virtual pada Rabu, 25 September 2024. Rapat ini membahas dua agenda penting: persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran 2024 serta penyampaian pidato pengantar mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sultra Tahun Anggaran 2025.
Rapat dimulai dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Saleh, yang menyatakan bahwa rapat ini telah memenuhi kuorum, sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD. Dalam rapat tersebut, Juru Bicara DPRD Sultra, Supratman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra mengenai Ranperda Perubahan APBD 2024. Supratman menyebutkan beberapa masukan penting untuk program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sultra, yang disertai dengan rekomendasi menyetujui KUA-PPAS 2024.
Setelah penyampaian laporan, Ketua DPRD mengetuk palu sebagai tanda persetujuan atas Ranperda Perubahan APBD 2024, yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara Pj. Gubernur dan Pimpinan DPRD Sultra.
Agenda berikutnya adalah penyampaian pidato pengantar oleh Pj. Gubernur Sultra mengenai KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pengantarnya, Andap Budhi Revianto memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2025 berdasarkan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Sultra pada 2024, dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tumbuh positif sebesar 5,54%. Selain itu, inflasi mengalami penurunan, tingkat kemiskinan berkurang, dan pendapatan daerah meningkat sebesar 12,09%, mencapai Rp 5,318 triliun.
Andap juga menjelaskan tema pembangunan Provinsi Sultra untuk tahun 2025, yakni “Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Fokus utama pembangunan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Berdasarkan tema ini, empat prioritas pembangunan ditetapkan, yakni:
- Pengembangan sumber daya manusia yang unggul,
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- Pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan
- Tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, Andap juga mengungkapkan kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut. “Pendapatan Daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 3,870 triliun, belum termasuk komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dicantumkan dalam APBD setelah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” jelas Andap.
Pj. Gubernur juga mengajak Pimpinan dan Anggota DPRD Sultra, bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Kepala Perangkat Daerah, untuk melanjutkan pendalaman dan pembahasan materi perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2025, sesuai dengan agenda yang telah disepakati.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra, anggota DPRD, Forkopimda Tingkat I Sultra, serta Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra. Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Provinsi Sultra.
