Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra, Doni Septadijaya, dan Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra, Ronald, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Senin, 23 September 2024. Rakornas ini mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”
Acara yang dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Daerah se-Indonesia ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, inklusif, serta efisien. Selain itu, forum ini menjadi sarana untuk sinkronisasi kebijakan strategis antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mempercepat digitalisasi di seluruh Indonesia.
Dalam pembukaan Rakornas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar, menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan salah satu arahan utama Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurutnya, transformasi akuntabilitas dan keterpaduan layanan digital sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam sambutannya mengungkapkan harapannya agar Rakornas ini dapat mempercepat penerapan P2DD serta mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi digital, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya kesinambungan P2DD dengan memperkuat sinergi antar berbagai inisiatif nasional. Hal ini akan mempercepat proses digitalisasi dan memperkuat skala ekonomi daerah, terutama dalam mendukung perekonomian berbasis teknologi.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Pengarah Satgas P2DD, menyampaikan pentingnya penguatan ekosistem transaksi digital di pemerintahan daerah. Ia mengingatkan agar kebijakan P2DD terus didorong, terutama melalui peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dapat menjadi mitra strategis dalam digitalisasi.
Sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi terhadap kemajuan digitalisasi daerah, TP2DD Award 2024 diberikan kepada daerah yang berhasil mengimplementasikan kebijakan digitalisasi secara baik. Penghargaan ini diserahkan oleh Menko Perekonomian bersama dengan Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Sekjen Kemendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menegaskan komitmennya untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di Sultra. Ia menyatakan, “Digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.”
Andap juga mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk bersinergi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui digitalisasi. “Dengan kerjasama yang baik, digitalisasi dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk menciptakan ekosistem inovatif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Sebagai informasi, jumlah Pemerintah Daerah digital di Provinsi Sultra telah meningkat signifikan dari 10 menjadi 17 kabupaten/kota. Pemerintah Daerah digital merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Sultra juga mencatatkan angka 92,5%, meningkat 17,8% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan kemajuan pesat dalam penguatan infrastruktur digital daerah.
Rakornas P2DD Tahun 2024 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta Menteri Keuangan, Menteri PANRB, dan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.
