KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam pencegahan dan penanganan pornografi. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Pornografi secara virtual pada Rabu (9/10/2024).
Rakornas dibuka oleh Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, mewakili Menteri Agama yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3). Dalam sambutannya, Saiful menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan pendidikan karakter untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif pornografi.
“Peran pendidikan sangat vital. Kurikulum yang memasukkan nilai-nilai pencegahan pornografi di madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya harus terus diperkuat,” ujar Saiful.
Sementara itu, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, mengungkapkan bahwa dalam empat tahun terakhir, Indonesia mencatat lebih dari 5,5 juta kasus pornografi, menempatkannya di peringkat keempat dunia dan kedua di ASEAN.
Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi di tingkat daerah sesuai amanat Perpres Nomor 25 Tahun 2012. “Peran aktif pemerintah daerah, TP PKK, dan Karang Taruna sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pornografi,” ungkap Woro.
Menanggapi hal ini, Pj. Gubernur Sultra menyatakan komitmennya dalam mendukung pembentukan GTP3 di wilayahnya. Ia juga menyoroti perlunya langkah-langkah strategis, mulai dari pembinaan, pengawasan teknologi, hingga penegakan hukum yang tegas.
“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap pencegahan pornografi. Ini bukan hanya isu moral, tapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial. Langkah preventif dan tindakan hukum harus berjalan seimbang,” kata Andap.
Rakornas turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, kementerian/lembaga, dan institusi terkait. Acara ini juga diisi dengan pemaparan sejumlah narasumber dari Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Polri, Kominfo, dan Kementerian PPPA.
Selain membahas pentingnya regulasi dan literasi digital, Rakornas juga mendorong pemda untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan pornografi sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2023.
“Pornografi memiliki dampak destruktif yang jauh lebih besar dibanding narkotika. Oleh karena itu, perlu tindakan menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Pribudiarta Nur Sitepu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA.
Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap pencegahan pornografi dapat menjadi prioritas bersama untuk melindungi moral dan ketahanan sosial bangsa, khususnya di tengah gempuran arus digital yang semakin tak terbendung.
