Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Gubernur Sultra pada Kamis, 3 Oktober 2024. Rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi terkait lainnya.
Rakor kali ini membahas pengendalian inflasi yang telah menunjukkan hasil positif, dengan angka inflasi Sultra yang tercatat sebesar 1,06% pada September 2024, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 1,84%. Hasil ini menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia dan terendah di wilayah Sulawesi.
Deflasi bulanan yang tercatat pada September 2024 juga menjadi sorotan, dengan komoditas-komoditas utama seperti hortikultura, beras, dan ikan mengalami penurunan harga. Hal ini, menurut Andap, disebabkan oleh stabilitas pasokan pangan serta dukungan bantuan sosial dari pemerintah. “Kami mengapresiasi kerjasama yang kuat antara TPID, pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang memungkinkan inflasi Sultra tetap terkendali dengan baik,” ungkap Andap dalam sambutannya.
Selain itu, dalam rakor tersebut, dibahas langkah-langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah potensi deflasi yang lebih dalam. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi perdagangan antar daerah, yang akan mempermudah distribusi pangan, khususnya untuk mengatasi kelebihan pasokan komoditas.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perum Bulog Sultra, Siti Mardati Saing, melaporkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2024. Selain itu, distribusi bantuan pangan juga telah mencapai 100% dalam tiga bulan terakhir.
Perwakilan Bank Indonesia (BI) juga memberikan arahan terkait pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Desa dalam mengendalikan inflasi. BI juga mendorong pemanfaatan program asuransi pertanian untuk mengurangi dampak risiko iklim pada sektor pertanian.
Dari sisi meteorologi, Kepala Stasiun Meteorologi Sultra, Sugeng Widarko, menginformasikan bahwa Sultra masih berada dalam musim kemarau, yang diperkirakan berlanjut hingga November. Namun, musim hujan diprediksi akan mencapai puncaknya pada Januari dan Februari 2025.
Sebagai tindak lanjut, beberapa rekomendasi strategis pun dihasilkan dalam rakor ini, antara lain:
- Percepatan APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga.
- Optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa dalam pengendalian inflasi, termasuk program asuransi pertanian.
- Percepatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan kerja sama antar daerah, serta perluasan jaringan kios untuk memantau inflasi.
Andap menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi menjelang Pilkada serentak dan akhir tahun 2024. Menurutnya, menjaga kestabilan harga menjadi hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang responsif untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Kita harus terus bekerja keras menjaga inflasi dan siap menghadapi potensi anomali cuaca, khususnya menjelang Pilkada dan akhir tahun. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Andap.
Dengan adanya langkah-langkah pengendalian inflasi yang terencana dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, diharapkan perekonomian Sultra dapat tetap stabil, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, serta mendukung kesuksesan Pilkada dan pencapaian pembangunan di akhir tahun 2024.
