Bombana, SultraNET. | Ratusan orang warga suku Moronene yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Moronene (HIPPAMOR), menggelar aksi demonstrasi di DPRD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Teggara. Kamis (14/12/2023)
Para demonstran menyoroti masalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bombana tentang Pelestarian Seni dan Budaya yang dinilai ambigu karena tidak spesifik mengidentifikasi seni dan budaya mana yang akan dilestarikan.
Heryanto A Nompa salah satu tokoh masyarakat suku moronene yang turut bersama massa aksi mengaku menyesalkan sikap para wakil rakyat di DPRD Bombana yang terkesan alergi dengan seni dan budaya suku moronene.
Padahal menurutnya sebagai suku tertua di jazirah bumi anoa sulawesi tenggara, suku moronene yang secara turun temurun telah mendiami wilayah kabupaten bombana sejak ratusan tahun silam telah mewariskan seni dan budaya yang tidak ternilai yang patut dilestarikan dan dijaga.
“Raperda ini ambigu, sehingga pertanyaannya kalau bukan seni dan budaya moronene yang akan dilestarikan disini (Bombana), terus tunjukkan tempat dimana seni dan budaya moronene akan kami lestarikan,” ujar Heryanto
Mantan Anggota DPRD Bombana Periode 2014-2019 itu menegaskan masyarakat moronene terkenal dengan sikap persaudaraan yang tinggi dimana secara history menerima kedatangan semua suku tanpa membeda-bedakan untuk bersama sama hidup di bombana.
“Jadi tolong lestarikan seni dan budaya kami sebagai ciri khas daerah ini,” tegas Heryanto yang juga ketua PPNI Sultra itu.
Hal senada disampaikan Ketua HIPPAMOR Hamdan Triandardinata, ia menekankan bahwa polemik terjadi di kalangan suku Moronene karena Raperda tidak secara spesifik menyebutkan seni dan budaya Moronene yang akan dilestarikan.
“Dimana Bumi di Pijak disitu Langit dijunjung, seharusnya Raperda ini berpihak pada Moronene selaku penduduk pribumi kabupaten Bombana,” tegasnya.
Menyikapi tuntutan para demonstran, Ketua DPRD Bombana, Arsyad, memastikan akan mengakomodir tuntutan massa aksi dengan menambahkan kata ‘Moronene’, sehingga Raperda tentang Pelestarian Seni dan Budaya akan menjadi Raperda Pelestarian seni dan budaya Moronene.
Ia menjelaskan tujuan DPRD mengajukan inisiatif rancangan perda ini sebagai bukti serius bahwa DPRD komitmen memperhatikan persoalan pelestarian adat dan budaya di Bombana.
“Malah ini kita rancang agar mengakomodir semua seni dan budaya yang ada di Bombana, tetapi tidak ada salahnya jika teman teman suku moronene ingin lebih dipertegas raperdanya apalagi inikan masih rancangan, masih panjang perjalanannya untuk mejadi Perda” bebernya.
Ditempat yang sama Ketua Bapemperda DPRD Bombana, Rumiyanto menjelaskan bahwa proses Raperda ini masih dalam tahap rancangan yang melibatkan berbagai pihak.
“Dengan adanya aspirasi ini, kita akan akomodir tentu dengan mencarikan formulasi agar pelestarian seni dan budaya lain yang ada di Bombana ini bisa pula diakomodir.” jelas Rumiyanto
Politisi Partai Demokrat itu membantah adanya informasi yang beredar bahwa Raperda ini merupakan produk hukum yang akan diselesaikan dalam satu minggu kedepan atau dibuat secara terburu buru.
“Paling cepat 6 bulan kedepan Raperda ini bisa selesai, jadi tidak benar itu kalau ini bisa menjadi Perda dalam tahun ini, karena prosesnya masih panjang,” jelasnya
Pada kesempatan tersebut Anggota DPRD dua periode itu meminta keluarga suku moronene untuk tidak terhasut dan meragukan komitmen DPRD Bombana dalam upaya pelestarian seni dan budaya di Bombana khususnya seni dan budaya suku moronene.
“Sejak Bombana mekar menjadi sebuah kabupaten nanti di periode DPRD sekarang inisiatif pelestarian seni dan budaya ini di ajukan. Artinya komitmen kita untuk memajukan itu tidak usah diragukan,” tegasnya
Wakil Ketua Bapemperda, Andi Firman menambahkan jika Raperda ini lahir sebagai Perda, akan terbuka banyak program terkait pelestarian adat dan budaya, termasuk pembuatan museum untuk menyimpan koleksi dan tempat memperkenalkan adat dan seni Moronene kepada masyarakat luas.
Mantan Ketua DPRD Bombana periode 2014-2019 menyebut banyak yang menafsirkan keliru terkait Raperda ini, bahwa dengan tidak adanya frasa Moronene seolah olah ada upaya mengkaburkan atau menghilangkan eksistensi seni dan budaya moronene.
“Perda ini dibikin di Bombana dan kita semua tahu bahwa bombana ini wilayah kerajaan moronene dulunya, sehingga apapun itu yang akan dilestarikan pasti adalah seni dan budaya moronene,” bebernya
Ia menjelaskan, pihak terkait yang dipanggil untuk menghadiri seminar awal dan seminar akhir naskah akademik Raperda ini hanya tokoh dan yang paham adat suku moronene dan tidak ada tokoh dari suku lain.
“Biarpun tidak memuat frasa moronene tetapi itu secara otomatis jika berbicara seni dan budaya bombana maka itu pasti Moronene. Tetapi dengan adanya aksi ini tentu akan lakukan review lagi agar dalam judul dan isi Raperda nantinya tegas bahwa yang akan dilestarikan adalah seni dan budaya moronene.”tandasnya.
Adapun hasil kesepakatan Hippamor dan DPRD Bombana terdiri dari tiga poin, Pertama Raperda tentang Pelestarian seni dan budaya diubah menjadi Raperda tentang Pelestarian seni dan budaya Moronene. Yang Kedua, dalam penyusunan Naskah akademik melibatkan Lembaga Adat Moronene, Rukun Keluarga Moronene, dan tokoh-tokoh yang paham dengan kebudayaan moronene.
Poin terakhir dalam waktu 1x 24 jam DPRD Bombana segera membentuk tim khusus yang melibatkan Lembaga Adat Moronene, Rukun Keluarga Moronene, dan tokoh-tokoh yang paham dengan kebudayaan moronene.
Pantauan awak media ini, aksi yang sempat membuat macet jalan ibu Kota Bombana itu turut dihadiri Tokoh suku moronene asal Kabaena Sahrun Gaus, Awaluddin, Sono dan Andri Ananta dan dari Poleang, nampak Mantan Anggota DPRD Bombana Syukur, Akademisi Achmad Baco dan Yanas Bandu sedangkan dari Rumbia nampak pula Mantan Wakil Bupati Johan Salim, Heryanto A Nompa, Gufran Kapita, Refli dan sederet tokoh moronene lainnya yang nampak berbaur dengan massa aksi. (IS)
