KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melibatkan pelaku usaha di wilayah Provinsi Sultra. Rakor ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, MHum, PhD, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, pada Selasa (1/10/2024) di Kendari.
Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan PAD. Perda ini mengatur secara rinci mengenai jenis pajak daerah, tarif pajak, dan prosedur administrasi perpajakan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.
“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama PAD yang sangat krusial bagi pembangunan daerah. Dengan implementasi Perda ini, kita berharap dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi, serta memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda Sultra menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sementara pelaku usaha sebagai motor penggerak perekonomian diharapkan dapat mendukung pengembangan daerah melalui kontribusinya dalam pajak.
“Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi untuk masa depan. Melalui pembayaran pajak, kita turut serta dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sekda Asrun Lio juga mengajak para pelaku usaha untuk berkolaborasi aktif dengan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan perpajakan yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan pembangunan Sulawesi Tenggara sangat bergantung pada kontribusi kita semua,” tuturnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sultra, serta Direktur Utama perusahaan dan pengusaha wajib pungut pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (WAPU) se-Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan ini, diharapkan tercipta kesepahaman dan langkah bersama dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan yang lebih merata di Sultra.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha, Rakor ini diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, mempercepat proses pembangunan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
