Rumbia, SultraNET. | Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Heryanto, S.KM menilai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah itu sebagai hal yang wajar, pasalnya ia menilai sejak Kabupaten Bombana mekar hingga saat ini belum dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Politisi Partai Golkar itu justru mengkritisi Pemerintah Desa dan Kecamatan sebagai perpanjangan pemerintah Kabupaten yang tidak mensosialisasikan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 121 Tahun 2019 tersebut.
“Disini kelemahannya tingkatan camat dan kepala desa, kenapa tidak ikut mensosialisasikan itu, ini yang putus,” Tuturnya, Rabu (17/7/2019).
Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telpon, Kepala Desa Mulaeno, H. Helmi menepis pernyataan Heryanto tersebut, menurutnya sebagai Pemerintah Desa pihaknya bakal melakukan sosialisasi ke masyarakat jika Pemerintah Kabupaten pernah melakukan sosialasasi ataupun pemberitahuan tentang rencana kenaikan Pajak tersebut.
“Ini tidak pernah ada pemberitahuan, kami di desa punya arsip surat masuk dan keluar dan tidak ada sosialisasi itu,” Tuturnya
H. Helmi menilai pernyataan Heryanto sebagai Anggota DPRD Bombana yang cenderung menyalahkan Pemerintah Desa dan Kecamatan itu menggambarkan sosok Anggota DPRD yang tidak memahami akar persoalan dan dampak kenaikan pajak tersebut bagi masyarakat.
“Kenaiakan Pajak ini bukan masalah sah atau tidak sah, tetapi pemerintah harus tau kemampuan masyarakatnya, enak saja ngomong sah, kalau langsung naik 300 persen ya KO lah masyarakat,” Kesalnya
Untuk itu sebagai pemerintah desa, pihaknya berharap agar Bupati Bombana berkenan mencabut Surat Keputusan tersebut yang dinilainya sangat memberatkan masyarakat di daerah yang masih dalam kategori tertinggal tersebut.
Senada dengan H. Helmi, Ansar Achmad warga Desa Kalaero, Kec. Lantari Jaya menilai pernyataan Heryanto selaku Anggota DPRD yang menggap wajar kenaikan NJOP PBB hingga 300 persen yang telah dikeluhkan hampir sebagian besar masyarakat belakangan ini sangat melukai hati masyarakat dan menggambarkan anggota dewan yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat.
“Harusnya pernyataan seperti ini tidak dikeluarkan, apanya yang biasa. Kenaikan ini sangat besar, bayangkan sampai 300 persen lebih dan Anggota dewannya dengan santai bilang ini biasa, saya rasa inilah gambaran anggota dewan yang tidak peka dengan penderitaan rakyatnya,” Keluh Ansar (IS)
