MUNA, Sultranet.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, memeriksa 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Muna atas dugaan pelanggaran netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (5/12/2024) dan melibatkan berbagai tingkatan pejabat, mulai dari Kepala Dinas, Camat, Sekretaris, hingga ASN golongan bawah.
Ketua Bawaslu Muna, Al Abzal Naim, mengatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait keterlibatan ASN dalam aktivitas politik yang melanggar asas netralitas. “Kita periksa sebagai saksi, baik dari pihak pelapor maupun terlapor. Hasilnya masih kami dalami untuk menentukan apakah ada unsur pelanggaran pidana,” jelas Al Abzal.
Menurut Al Abzal, Bawaslu Muna belum dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan tersebut. “Hari ini kami belum bisa memastikan apakah ada unsur yang melanggar pidana. Namun, jika terbukti melanggar, akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga melarang keterlibatan ASN dalam aktivitas politik yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
Jika terbukti melanggar, pelaku dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015, pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat berujung pada pidana penjara dan denda maksimal Rp6 juta.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan adil dan bebas dari intervensi politik oleh ASN.
