Bombana, 25 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Plh. Sekda Kabupaten Bombana, H. Rustam, S.Sos., M.Si., yang mewakili Pj. Bupati Bombana.
Acara yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati ini dihadiri oleh berbagai stakeholder penting, di antaranya Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD terkait, serta perwakilan dari sektor hukum dan masyarakat sipil. FGD ini menjadi momentum awal dalam rangkaian proses legislasi dua kebijakan strategis yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Bombana.
Dalam sambutannya, H. Rustam menyampaikan urgensi kolaborasi antar pihak dalam penyusunan regulasi yang efektif. “FGD ini menjadi wadah strategis untuk mendapatkan masukan konstruktif dari berbagai pihak, sehingga Raperda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diaplikasikan secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujar H. Rustam.
Plh. Sekda juga menekankan bahwa tata kelola cadangan pangan yang baik adalah langkah penting dalam menjamin ketahanan pangan daerah, khususnya dalam menghadapi situasi darurat atau bencana. Selain itu, analisis dampak lalu lintas diharapkan mampu menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang memitigasi potensi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan.
Sesi diskusi dalam FGD berlangsung interaktif. Para peserta, termasuk perwakilan dari OPD yang membidangi ketahanan pangan dan perencanaan wilayah, menyampaikan berbagai tantangan serta solusi terkait pengelolaan cadangan pangan dan dampak lalu lintas akibat kegiatan ekonomi di Bombana.
Ketua panitia FGD, Nina Meirina, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan. “Kita harus mengedepankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan integrasi data yang solid, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan berdaya guna,” jelas Nina.
Beberapa peserta mengusulkan perlunya penguatan infrastruktur penyimpanan pangan, seperti gudang berkapasitas besar yang terintegrasi dengan sistem distribusi digital. Hal ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan pangan, terutama dalam kondisi darurat. Sementara itu, terkait dampak lalu lintas, masukan mencakup pengembangan sistem transportasi berbasis teknologi yang dapat memantau lalu lintas secara real-time.
FGD juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dari daerah lain. Salah satu narasumber memaparkan bagaimana daerah tertentu berhasil mengelola cadangan pangan berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam distribusi dan pengawasan. Dalam sesi lain, narasumber membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi dampak lalu lintas di kawasan ekonomi.
“Kita perlu belajar dari daerah yang telah berhasil, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik Bombana. Tidak ada solusi tunggal, tetapi melalui kolaborasi, kita dapat menemukan pendekatan terbaik,” kata salah satu narasumber.
FGD ini menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan dua kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Plh. Sekda berharap hasil diskusi ini dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk penyusunan Raperda yang efektif dan aplikatif.
“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus melibatkan semua elemen dalam proses legislasi. Partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan, baik dalam ketahanan pangan maupun tata kelola lalu lintas,” tegas H. Rustam.
Dengan berakhirnya FGD ini, diharapkan rancangan Perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dan analisis dampak lalu lintas dapat segera difinalisasi dan menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
