Bombana, Sultranet.com | Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mengutus bendahara keuangan dan pejabat penatausahaan keuangan untuk mengikuti Diklat Penguatan Kapasitas bagi Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel. Kegiatan ini berlangsung di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Senin (22/1/2024).
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menekankan perubahan paradigma dalam bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal, dan akuntabel.
Edy Suharmanto menyadari bahwa SKPD sebagai entitas pelaporan keuangan daerah memainkan peran penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Selalu ada perubahan peraturan, mengharuskan kita untuk selalu menyesuaikan dan menerapkan dengan ketentuan yang baru. Ini harus dipahami dan dikuasai sebagai pengelola keuangan daerah, agar terhindar dari kesalahan prosedur bahkan kerugian daerah,” ungkap Edy Suharmanto.
Pj. Bupati menegaskan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dianggap penting agar setiap pejabat pengelola keuangan di SKPD mampu menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien.
Diklat ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai SKPD di Kabupaten Bombana. Para peserta akan mendapatkan materi-materi yang mendukung tugas sehari-hari bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bombana, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. (Kominfos)
