Bombana, sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanduale, Bombana, Jumat (15/11/2024).
Sudah tersebut menyusul laporan terganggunya layanan kesehatan akibat aksi mogok tenaga medis.
Dalam sidak ini, DPRD menemukan bahwa layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tutup total, sementara beberapa poli, termasuk Poli Jantung, Bedah, dan Mata, juga tidak beroperasi.
Aksi mogok terjadi karena insentif dan gaji tenaga kesehatan (nakes) kontrak belum dibayarkan sejak Juni 2024.
Ketua DPRD Bombana, Iskandar, memberikan teguran keras kepada manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan masalah ini demi pemulihan layanan kesehatan di RSUD Tanduale.
“Tidak boleh kita bermain-main dengan pelayanan di IGD ini karena ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah untuk memastikan pembayaran insentif nakes segera direalisasikan.
Sekretaris RSUD Tanduale, Apt. Muh. Alwi, S.Si., MM., menjelaskan bahwa tertundanya pembayaran insentif nakes ini disebabkan oleh perubahan anggaran yang belum sepenuhnya terealisasi.
“Pembayaran gaji tenaga kontrak di RSUD Tanduale dari Juni hingga November 2024 masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), dan SK APBD-P dari Provinsi baru diterima pada 29 Oktober,” terangnya.
Pihak RSUD dan Badan Keuangan Daerah saat ini bekerja sama untuk mempercepat pembayaran, yang diharapkan terlaksana dalam satu hingga dua hari ke depan.
Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, juga menegaskan pentingnya pemulihan layanan di RSUD Tanduale agar masyarakat tidak lagi terlantar.
“Pelayanan di RSUD Bombana harus segera dipulihkan, apapun caranya. Hak nakes yang tertunda hingga enam bulan ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, kami akan meminta semua pihak terkait untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini,” tegas Yudi.
Dukungan juga disampaikan oleh anggota DPRD Bombana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andi Muhammad Khaekal Atikurahman, yang menilai situasi ini sangat serius dan meminta semua pihak segera bergerak cepat menyelesaikannya.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kita sedang mempertaruhkan nyawa pasien dan kondisi darurat di RSUD Tanduale. Saya harap semua pihak bergerak cepat agar pelayanan bisa pulih,” kata Khaekal.
Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Daerah (LKPD) Sulawesi Tenggara, Muh. Arham, yang turut hadir dalam sidak, mengapresiasi langkah DPRD Bombana yang cepat tanggap dalam merespons masalah ini.
“Masalah kemanusiaan ini sangat miris. IGD mempertaruhkan nyawa manusia, dan ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Di tengah inspeksi, Ketua DPRD Bombana Iskandar menerima laporan dari Puskesmas Kabaena mengenai adanya pasien kritis yang akan dirujuk ke RSUD Tanduale.
“Ini darurat. Kita harus segera menuntaskan masalah ini agar pasien mendapatkan layanan medis sesegera mungkin,” tandasnya.
DPRD Bombana berharap, dengan adanya koordinasi antara RSUD Tanduale dan Badan Keuangan Daerah, pelayanan di RSUD Tanduale dapat segera pulih sehingga masyarakat kembali mendapat akses layanan kesehatan yang layak.
