Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan audit ketaatan di Kecamatan Poleang Barat untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah. Audit ini berlangsung sejak 7 Februari hingga 23 Februari 2025, mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan, termasuk dana BOS pada sekolah dasar dan menengah pertama, dana JKN pada UPTD Puskesmas, serta dana BOK pada UPTD KB tahun anggaran 2024.
Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menjelaskan bahwa audit ini melibatkan berbagai elemen di lingkup Inspektorat, mulai dari pimpinan, auditor, hingga pegawai terkait. Menurutnya, pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan mekanisme di lapangan saat pengawasan dilakukan. Ini juga menjadi perhatian bagi kita semua agar lebih memahami dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ridwan.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., yang juga bertindak sebagai Pengendali Teknis, menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Inspektorat bertugas membantu kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Akhmad Amin berharap agar seluruh objek pemeriksaan (obrik) dapat bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Menurutnya, kelancaran proses pengawasan sangat bergantung pada kesiapan dokumen dan transparansi dari pihak yang diaudit.
“Kami berharap setiap obrik yang diawasi dapat proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta. Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kami juga memberikan arahan bagi pihak-pihak terkait agar dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik,” tambahnya.
Audit ketaatan ini menjadi salah satu langkah strategis Inspektorat Kabupaten Bombana dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, diharapkan sistem tata kelola pemerintahan semakin transparan dan profesional demi kemajuan daerah.
