Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi dan Asistensi dengan tema Kebijakan Tata Kelola TIK dalam Mendukung Penyelenggaraan SPBE, Satu Data Indonesia, Transformasi Digital, dan Keterpaduan Layanan Digital di Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) melalui Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika pada Kamis, 5 September 2024, bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari.
Kegiatan yang dihadiri secara daring oleh Direktur Tata Kelola Aptika Kementerian Kominfo RI, Aries Kusdaryono, S.Kom., M.Kom., Ph.D, ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga terkait, termasuk Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan Kementerian PAN-RB, Tim Satu Data Indonesia dari Bappenas, serta Pusat Riset Sains Data dan Informasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari BSSN, Kepala Dinas Kominfo se-Sulawesi Tenggara, serta sejumlah pejabat terkait dari Inspektorat Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Bombana.
Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan digitalisasi layanan pemerintahan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan fondasi utama bagi transformasi digital nasional, yang sejalan dengan Nawacita ke-2 untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
“SPBE bukan hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi juga soal menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Ridwan. (10/9/2024)
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Ridwan menekankan bahwa penyusunan rencana dan anggaran SPBE, serta kebijakan audit TIK, perlu menjadi prioritas.
Ini bertujuan agar manajemen SPBE dapat berjalan dengan baik di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, Ridwan juga menyadari tantangan yang dihadapi daerah, seperti kurangnya kapasitas teknis dan pemahaman mengenai regulasi TIK.
Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan asistensi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tata kelola TIK yang baik dan benar.
“Kami berharap, setelah sosialisasi ini, tantangan tersebut bisa teratasi dan pemerintah daerah semakin siap untuk menghadapi perkembangan teknologi digital,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Aries Kusdaryono, yang hadir secara virtual, mengungkapkan pentingnya peran Kementerian Kominfo dalam mendukung berbagai sektor pemerintahan untuk memfasilitasi digitalisasi.
“Penerapan SPBE yang terintegrasi di seluruh lini pemerintahan sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa setiap dinas di provinsi, kabupaten, dan kota bisa mengelola data dan informasi dengan cara yang benar dan terorganisir,” ungkap Aries.
Aries juga menekankan bahwa pemetaan infrastruktur digital yang terstruktur dengan baik akan mempermudah integrasi antar sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Desain infrastruktur SPBE yang baik akan memungkinkan pemanfaatan data secara maksimal, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan,” katanya.
Sosialisasi ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat infrastruktur digital, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan SPBE.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan digitalisasi layanan publik akan lebih merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Bombana.
Ke depan, Inspektorat Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mendampingi setiap proses digitalisasi pemerintahan di daerah guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. (adv)
