Muna, Sultranet.com – Dugaan intimidasi politik mencuat di Desa Ghonebalano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, menjelang Pilkada 2024. Kepala Desa Ghonebalano, La Ode Muhammad Ery, dituding memanfaatkan posisinya untuk menekan warganya agar mendukung pasangan calon (Paslon) 01.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku keluarganya diancam akan kehilangan hak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika tidak mengikuti arahan Kades untuk mendukung Paslon tertentu.
“Pak Desa datang ke rumah, suruh bapak dan ibu saya pilih 01. Kalau tidak, katanya BLT kami akan dicoret,” ungkap warga tersebut.
Ia menambahkan, ancaman itu tidak membuatnya gentar. Bahkan, ia meminta kedua orang tuanya tetap berpegang pada pilihan sesuai hati nurani, meskipun risiko kehilangan bantuan harus dihadapi.
“Saya bilang ke orang tua, tidak usah takut. Jangan biarkan suara kita dipengaruhi oleh orang lain. Pilihlah dengan hati,” tambahnya.
Kasus ini memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang mengandalkan bantuan dari pemerintah desa. Dugaan intervensi politik seperti ini dianggap mencederai asas demokrasi dan kebebasan dalam memilih.
Saat dimintai tanggapan, La Ode Muhammad Ery membantah tudingan tersebut. Menurutnya, informasi itu hanyalah fitnah yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan nama baiknya.
“Tidak benar itu. Semua itu hanya fitnah yang dibuat untuk merusak reputasi saya,” tegasnya singkat.
Meskipun bantahan telah disampaikan, isu ini terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Desa Ghonebalano. Warga berharap pihak berwenang, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muna, dapat segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini.
Praktik ancaman atau pemanfaatan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik, jika terbukti, bisa berujung pada sanksi berat sesuai aturan yang berlaku. Di sisi lain, isu ini menjadi pengingat pentingnya menjaga netralitas aparatur desa dalam proses pemilu.
Kejadian ini juga memunculkan seruan dari berbagai pihak agar masyarakat tetap menjaga integritas suara mereka pada Pilkada 2024 dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau intimidasi apa pun.
