Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemerhati Hukum Dan Kebijakan Daerah (LSM-Gerhana), meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bombana untuk segera mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada PPK atas dugaan pemotongan anggaran PPS sebagaimana diungkap Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra.
Direktur Eksekutif Gerhana Sultra, Mayon Susanto Husin, mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menurunkan tim investigasi dilapangan untuk menelusuri adanya indikasi tersebut.
Ia mencohkan, seperti anggaran pembuatan TPS dan Bimtek anggota PPS, kuat dugaan ada pemotongan seperti dibeberkan Presidium JaDi sultra, Andi Usman, sehingga yang sampai kepada PPS sudah tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.
“Kami sudah koordinasi juga dengan pihak JaDI sultra. yang indikasinya sudah kita cium sebelumnya. dugaan itu sangat kuat dan hal ini tidak bisa dibiarkan” tegasnya.
Dengan tetap mengacu pada Azas praduga, Ia mengaku pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk segera dilimpahkan ke proses hukum, jika terkesan ada pembiaran dari pihak Komisioner KPU Bombana.
“Ingat, ini kan istilahnya KLDT, Kebiasaan Lama Diulang Terus. Kalau terbukti, Kan kasian ini PPS kalau harus pake sebagin duit pribadi untuk kebutuhan Pemilu” urai Mayon
Menurut mantan aktivis HMI ini, kualitas Pemilu justru ditentukan oleh kapasitas, kredibilitas dan integritas penyelenggara dihilir. Sehinga, sedikit saja hak dan kewenangannya diamputasi, potensinya pun terbuka lebar untuk berselingkuh dengan kecurangan.
Lanjut pemuda asal Kabaena ini, kualitas hasil Pemilu adalah cita-cita yang selalu gagal. akibatnya merugikan keuangan daerah karena PSU dan gugatan di MK.
“Sebelum pemilu ini dicederai, oknum penyelenggara harus disterilkan lebih dulu” Pungkasnya (AL)
Sumber: https://www.harapansultra.com/gerhana-minta-kpu-segera-evaluasi-ppk-di-bombana/
