Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 guna memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Utama Lantai 4 Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling., melalui Zoom Meeting pada Kamis, 20 Maret 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua mengapresiasi sinergi antara BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengintegrasikan berbagai data sektoral. Menurutnya, pengelolaan data yang akurat dan mutakhir sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektoral kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.
Ia menekankan bahwa sinergitas yang kuat antar instansi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Tenggara. Selain itu, data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa pembinaan statistik sektoral menjadi bagian penting dalam Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS). Menurutnya, nilai EPSS Sultra tahun lalu mencapai 2,9 dan harus terus ditingkatkan.
“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektoral yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” kata Ridwan.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, setiap data publik yang dimiliki pemerintah daerah harus dipublikasikan secara umum agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda, serta 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik sektoral. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, serta Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Di akhir acara, Wakil Gubernur Hugua secara resmi membuka kegiatan secara virtual dan mengajak seluruh OPD untuk berkolaborasi dalam membangun sistem data yang lebih baik. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah.
