Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Rembuk Stunting 2024 di Lasusua, Senin (14/10).
Kegiatan itu merupakan upaya mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Bumi Patowanua dengan target Nol Persen kasus stunting sesuai dengan visi Indonesia emas bebas stunting 2045.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., dan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta PJ Ketua TP PKK Kolaka Utara.
Dalam sambutannya, Yusmin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan stunting.
“Penurunan stunting bukan tanggung jawab satu pihak saja. Semua unsur, mulai dari OPD, Forkopimda, hingga pemerintah desa, harus berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka stunting,” ujar Yusmin.
Yusmin menjelaskan bahwa stunting merupakan tantangan serius bagi Kolaka Utara.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka prevalensi stunting di kabupaten tersebut mencapai 31,8%, meningkat 7% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 24,8%.
Namun, optimisme meningkat dengan penurunan angka stunting berdasarkan data sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Pada Juli 2024, angka stunting menurun menjadi 3,81%, dibandingkan dengan 5,56% pada 2023.
“Pemerintah daerah terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan dukungan penuh dari Forkopimda. Ini penting untuk memastikan program penurunan stunting berjalan dari tingkat kabupaten hingga desa,” lanjut Yusmin.
Pada Juni 2024, sebanyak 10.041 balita di Kolaka Utara telah mengikuti Posyandu, dan hasilnya menunjukkan 357 balita teridentifikasi mengalami stunting.
Program pemberian makanan bergizi secara gratis kepada balita menjadi salah satu fokus pemerintah daerah.
Yusmin menyebut bahwa ini merupakan langkah konkret untuk memastikan seluruh anak di Kolaka Utara mendapatkan asupan gizi yang memadai.
“Kolaka Utara memiliki kekayaan sumber daya alam, baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun perkebunan. Tidak ada alasan bagi kita untuk gagal menurunkan stunting,” tegasnya.
Yusmin juga menegaskan bahwa dirinya akan mengawasi langsung program-program penurunan stunting.
Ia menargetkan angka stunting di Kolaka Utara bisa turun hingga nol persen pada 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.
“APBD 2025 harus difokuskan pada penurunan stunting. Kita tidak perlu terlalu banyak program yang tidak relevan, mari kita fokus pada hal yang benar-benar penting,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, meminta setiap alokasi digunakan untuk program yang berdampak langsung pada penurunan stunting.
“Tidak perlu perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan penurunan stunting. Setiap anggaran harus berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” tutup Yusmin.
Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. Taupik S., menambahkan bahwa berbagai program strategis akan dilakukan untuk mendukung penurunan stunting.
Salah satunya adalah pelaksanaan Bulan Pembangunan Balita pada Februari dan Juli, serta penguatan peran camat dalam mendukung intervensi stunting.
“OPD harus memastikan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat dan dapat diukur hasilnya,” tandasnya.
Sumber: Diskominfo Kolut
