Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pengelolaan Mangrove Lestari pada Selasa, 19 November 2024, di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Gubernur Sultra.
Dalam sambutannya, Asrun Lio menyoroti pentingnya hutan mangrove sebagai ekosistem vital dengan manfaat ekonomi dan ekologi. Mangrove berfungsi sebagai habitat bagi berbagai makhluk hidup sekaligus melindungi kawasan pesisir dari abrasi. Namun, ancaman dari pembangunan, konversi lahan, dan aktivitas manusia terus memperburuk kondisi ekosistem tersebut.
“Kerusakan hutan mangrove jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Sultra telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2022. KKMD bertugas mengoordinasikan kebijakan pengelolaan mangrove lintas sektor agar lebih terintegrasi.
“Kami berharap melalui kolaborasi ini, ekosistem mangrove dapat dipulihkan secara optimal sehingga tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutup Asrun Lio.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Kehutanan RI, TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Sultra, perguruan tinggi, kelompok tani mangrove, dan pegiat lingkungan. Tokoh penting lainnya yang hadir termasuk Kepala Balai DAS Sampara, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO), Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO, serta Direktur Yayasan Hutan Biru.
Ketua panitia sekaligus Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sultra, La Ode Yulardhi, menjelaskan tujuan utama workshop ini.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan Balai Kehutanan Masyarakat Desa (BKMD), meningkatkan koordinasi antar-stakeholder, serta mengembangkan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pelatihan dan edukasi yang diberikan mencakup pembibitan, pengelolaan hasil mangrove, hingga pengembangan usaha berbasis mangrove untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.
Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, Sultra memiliki luas hutan mangrove mencapai 93.564,98 hektare. Dari jumlah tersebut, 64.995,53 hektare merupakan mangrove eksisting, sedangkan 28.609,45 hektare merupakan potensi habitat mangrove. Asrun Lio menegaskan bahwa mangrove memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, ekologi, dan keamanan wilayah pesisir.
Workshop ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. (adv)
