Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Selasa, 19 November 2024, di ruang pola Kantor Gubernur Sultra. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., yang menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa pengendalian inflasi adalah kunci mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor melalui 8 misi strategis (Asta Cita) dan 17 program prioritas nasional, termasuk peningkatan gizi masyarakat dengan pemberian makan siang gratis untuk pelajar dan bantuan gizi bagi balita serta ibu hamil.
“Kita harus satu visi dalam memandang pengendalian inflasi sebagai langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra selaku Ketua Pelaksana Harian TPID, pimpinan OPD, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra, para bupati dan wali kota, serta sejumlah narasumber seperti Kepala BPS Sultra, Kepala Perum Bulog, dan akademisi dari perguruan tinggi di Sultra.
Rakorda membahas sejumlah langkah strategis, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta memastikan ketahanan stok beras di Sultra. Dalam diskusi, beberapa tantangan ekonomi di Sultra juga diungkapkan, seperti angka inflasi Sultra yang berada di 0,71%, lebih rendah dari target nasional 1,5%–3,5%, serta pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal ketiga 2024 tumbuh 4,95%, lebih rendah dibandingkan kuartal kedua. Selain itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25% untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.
Pj. Gubernur juga mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
“Konsumsi domestik yang stagnan harus diatasi segera karena menjadi salah satu pilar utama PDB,” tegasnya.
Rakorda menghasilkan beberapa rekomendasi strategis untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” seperti penguatan daya beli masyarakat melalui program subsidi pangan dan intervensi harga, optimalisasi ekspor dan investasi guna mendongkrak perekonomian daerah, serta implementasi kebijakan moneter dan fiskal yang selaras dengan kondisi global dan domestik. Langkah kontijensi juga disiapkan untuk menghadapi potensi kedaruratan ekonomi.
Dalam arahannya, Pj. Gubernur meminta seluruh peserta memahami dan melaksanakan hasil Rakorda secara maksimal. Ia menekankan perlunya sinergi antar-stakeholder untuk menjawab tantangan ekonomi Sultra.
“Satukan hati, pikiran, dan komitmen kita untuk pengendalian inflasi yang efektif demi Sultra yang lebih sejahtera,” tutupnya.
Rakorda ditutup dengan diskusi panel yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil rapat diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sultra yang stabil dan berkelanjutan.
