Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Sultra yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio.
Kegiatan orientasi yang dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra ini diikuti oleh ratusan peserta PPPK dari berbagai instansi di lingkup pemerintahan Sultra. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Koordinator Widyaiswara BPSDM, serta pejabat struktural, fungsional, dan para widyaiswara.
Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas kerja keras BPSDM Sultra dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa orientasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan etika kerja para ASN, khususnya PPPK.
“Pemprov Sultra memberikan apresiasi kepada BPSDM yang telah berupaya maksimal memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan orientasi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asrun.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Meski bersifat kontrak, peran mereka dinilai krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
“Orientasi ini menjadi langkah percepatan penyesuaian diri bagi PPPK sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2020. Ini adalah pijakan awal untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki dedikasi tinggi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asrun Lio menekankan pentingnya nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan sejak awal kepada para PPPK. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas.
“Selain pengembangan kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan, orientasi ini juga menjadi ruang untuk mengenalkan core value ASN, yaitu ‘BerAKHLAK’, serta employer branding ASN, yakni ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ungkap Asrun.
Dalam orientasi ini, para peserta tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang etika kerja dan nilai-nilai ASN, tetapi juga diajak untuk memahami isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah tahun 2025. Beberapa isu penting yang diangkat antara lain penguatan ideologi Pancasila, peningkatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan penguatan ekonomi digital.
“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Asrun.
Ia juga berharap, melalui kegiatan ini, peserta dapat memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab sebagai ASN, khususnya dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme dan semangat pengabdian.
“Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kompetensi serta integritas kita dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik,” tandasnya.
Orientasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sultra dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan penguatan nilai dan etika sejak dini, diharapkan PPPK dapat berperan aktif dalam membangun budaya kerja yang positif di lingkungan instansi pemerintahan.
