Jakarta, sultranet.com – Mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri peresmian Learning Management System (LMS) Pamong Desa, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keberlanjutan LMS Pamong Desa Tahun 2024 pada Selasa (15/10/2024), bertempat di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mewakili Menteri Dalam Negeri. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Gubernur seluruh Indonesia atau perwakilannya, pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, serta para bupati dan walikota yang mengikuti acara secara virtual, bersama dengan pimpinan OPD dari seluruh provinsi.
Kegiatan dimulai dengan laporan dari Mohammad Noval, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, yang menjelaskan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa di seluruh Indonesia melalui program P3PD yang didukung oleh World Bank. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan geografis di daerah perdesaan dan menjadi warisan inovasi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.
Dalam sambutannya, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menekankan tiga hal penting: pertama, pentingnya regulasi yang jelas, termasuk pelaksanaan dan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disahkan pada 15 Januari 2014; kedua, kelembagaan yang kuat, seperti pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan ketiga, alokasi anggaran yang memadai untuk dana desa.
Suhajar Diantoro juga mengingatkan bahwa tujuan dari otonomi desa adalah untuk mencapai kemandirian fiskal, di mana desa tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dapat mandiri dalam mengelola sumber daya dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dalam rangkaian acara tersebut, Sekda Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., juga memberikan penjelasan terkait pentingnya LMS Pamong Desa. Menurutnya, program ini sedang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, dengan target pelatihan untuk 40.000 desa dan 80.000 aparatur desa pada tahun 2024. LMS Pamong Desa diharapkan menjadi alat untuk mempercepat pengembangan kapasitas aparat desa, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Selain itu, Sekda Sultra juga mencatat pentingnya pembelajaran berbasis digital dalam rangka pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera. Melalui LMS Pamong Desa, aparatur desa dapat mengakses pelatihan kapan saja dan di mana saja, mengurangi biaya transportasi dan akomodasi, serta memungkinkan evaluasi kompetensi secara real-time.
Acara ini juga membahas strategi pengembangan desa, dengan memperkenalkan platform LMS Pamong Desa yang diharapkan dapat memberikan akses pelatihan yang lebih luas dan efisien, terutama bagi desa-desa yang terletak di daerah terpencil.
Sebagai bagian dari upaya memajukan desa, beberapa contoh keberhasilan desa dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga disoroti, seperti Desa Kutuh di Kabupaten Bandung yang berhasil mengelola PADes sebesar Rp 50 miliar pada tahun 2022 melalui berbagai unit usaha, termasuk wisata desa.
Keseluruhan acara bertemakan “Dari LMS Pamong Desa Menuju Desa Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Indonesia Emas 2045” ini, menekankan pentingnya keberlanjutan program pelatihan aparatur desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan lebih mandiri.
