Kendari, 18 November 2024 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra. Dalam rapat ini, hadir narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Wakil Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendagri. Dari pihak Pemprov Sultra, turut hadir Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, perwakilan Bulog, Karantina Kendari, dan dinas-dinas terkait lainnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan menghadapi dua agenda besar, yaitu potensi bencana hidrometeorologi dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada Rabu, 27 November 2024. “Kita perlu mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat, khususnya pada masa kampanye hingga hari tenang (24–26 November). Koordinasi dengan Bulog dan distributor pangan juga sangat penting, mengingat adanya fenomena aksi borong bahan pokok selama masa pemilu. Selain itu, kita juga harus bersiap menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru,” ujar Tito.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa fenomena La Nina lemah diprediksi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia hingga Maret 2025. Hal ini bersamaan dengan musim hujan yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada Januari–Februari 2025. “Potensi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), tanah longsor, angin kencang, dan kilat/petir, perlu diwaspadai. Sebanyak 15% wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara bagian timur dan utara, diprediksi mengalami curah hujan di atas normal,” jelas Dwikorita.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas selama Oktober 2024. “Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, dan emas perhiasan,” ungkap Amalia. Ia juga menyebutkan bahwa Kabupaten Buton Utara menjadi salah satu wilayah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Sulawesi Tenggara, mencapai 2,60%. “Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah daging ayam ras, cabai rawit, ikan gembung, dan berbagai jenis ikan lainnya,” tambahnya.
Dalam Rakor tersebut, Pemprov Sultra melalui Kepala Biro Perekonomian menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Bulog, distributor pangan, dan dinas-dinas terkait untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok. Selain itu, pemerintah daerah juga akan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kita akan memastikan seluruh langkah mitigasi dilakukan dengan baik, termasuk menjaga stok bahan pokok di pasaran agar masyarakat tidak terdampak secara ekonomi,” ujar Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra.
Rakor ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan akhir tahun. Dengan kolaborasi yang solid, masyarakat di Sulawesi Tenggara dapat melewati periode ini dengan aman, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika, baik dari sisi ekonomi maupun potensi bencana alam.
