Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin, 7 Oktober 2024. Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia dan menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian serta lembaga terkait.
Dalam rakor tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismatini, melaporkan deflasi nasional sebesar 0,12% pada September 2024. “Angka inflasi year-on-year (y-o-y) sebesar 1,84%, merupakan capaian terendah dalam dua tahun terakhir, bahkan sejak Indonesia merdeka,” ungkap Pudji.
Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, menyebut deflasi ini didukung oleh penurunan harga komponen energi sebesar 0,30%, terutama dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Selain itu, bahan makanan mencatat deflasi 1,93%, sementara harga cabai rawit turun 3,24% dibandingkan bulan sebelumnya.
Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa meski secara nasional terjadi deflasi, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga meningkat pada minggu pertama Oktober 2024. “Tercatat 247 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga, terutama untuk bawang merah dan cabai rawit,” ujarnya.
Tomsi menambahkan bahwa kenaikan harga bersifat sporadis dan tidak saling memengaruhi antar daerah. “Ini menunjukkan permasalahan berada pada pengelolaan internal masing-masing kabupaten/kota. Diharapkan pemerintah daerah dapat introspeksi agar tidak ada lonjakan harga pada pekan-pekan berikutnya,” imbuhnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi Presiden atas capaian inflasi yang terkendali. Namun, Tito juga menyoroti sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi, antara lain Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara masuk dalam sepuluh provinsi dengan inflasi terendah, bersama Bangka Belitung, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
Delegasi Pemprov Sultra yang hadir dalam rakor ini terdiri dari sejumlah instansi, seperti Bank Indonesia (BI) Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perdagangan, serta dinas terkait lainnya. Kehadiran ini menunjukkan komitmen Pemprov Sultra dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di daerah.
Deputi BPS, Pudji Ismatini, juga mencatat peningkatan harga beberapa komoditas seperti bawang merah naik 5,50%, minyak goreng naik 0,36%, dan telur ayam naik 0,53%. Namun, deflasi pada beberapa bahan pokok lainnya berhasil menyeimbangkan inflasi di tingkat nasional.
Melalui rakor ini, Pemprov Sultra bersama pemerintah daerah lainnya diharapkan dapat meningkatkan langkah strategis dalam pengendalian harga. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global.
