Example floating
Example floating
Headlines

Pj. Bupati Bombana Burhanuddin Hadiri Rakor Pemilu Bahas Isu Nasional

632
×

Pj. Bupati Bombana Burhanuddin Hadiri Rakor Pemilu Bahas Isu Nasional

Sebarkan artikel ini
Pj. Bupati Bombana Burhanuddin saat menghadiri Rakor Pemilu (Foto : Kominfo)
Pj. Bupati Bombana Burhanuddin saat menghadiri Rakor Pemilu (Foto : Kominfo)
Example 468x60

Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, aktif hadir dalam rapat koordinasi Kepala Daerah Penyelenggara dan Pengawas Pemilu se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro Kendari. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dan seluruh Bupati/Walikota se Sulawesi Tenggara. Jum’at (27/10/2023)

Dalam rapat tersebut, beberapa isu nasional menjadi fokus pembahasan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Example 300x600

Mendagri Tito Karnavian, yang memberikan perhatian penuh terkait kondisi sosial ekonomi di Sulawesi Tenggara, meminta jajaran di Sultra untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi. Salah satu langkahnya adalah melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara berkala minimal sekali dalam dua minggu.

Foto bersama usai pelaksanaan Rakor
Foto bersama usai pelaksanaan Rakor

Tito mendorong seluruh Kepala Daerah untuk melaksanakan operasi pasar dengan mengerahkan Satgas Pangan di daerah masing-masing dan mengambil tindakan dalam pengendalian harga bahan pangan di pasar.

Terkait isu stunting, Mendagri mengingatkan para Bupati/Walikota untuk segera menanggulangi kondisi tersebut, serta mengantisipasi dampak El-Nino yang dapat meningkatkan harga bahan pokok, khususnya beras.

“Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan ekstrem di Sultra. Kepala daerah harus melakukan kreativitas dan intervensi menurunkan kemiskinan ekstrim dengan cara memberikan bantuan langsung kepada masyarakat penerima manfaat,” ungkapnya.

Mendagri juga menyoroti pentingnya penyusunan APBD dengan memperhatikan penentuan target pendapatan yang rasional, menghindari perencanaan anggaran yang berpotensi menimbulkan defisit, dan melakukan inovasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ini bertujuan agar daerah tidak bergantung sepenuhnya kepada dana transfer dari pusat, dengan alokasi belanja yang proporsional antara belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer sesuai dengan ketentuan yang ada (adm)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »