Pj. Bupati Bombana Burhanuddin Hadiri Rakor Pemilu Bahas Isu Nasional

Pj. Bupati Bombana Burhanuddin saat menghadiri Rakor Pemilu (Foto : Kominfo)
Pj. Bupati Bombana Burhanuddin saat menghadiri Rakor Pemilu (Foto : Kominfo)

Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, aktif hadir dalam rapat koordinasi Kepala Daerah Penyelenggara dan Pengawas Pemilu se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro Kendari. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian, Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dan seluruh Bupati/Walikota se Sulawesi Tenggara. Jum’at (27/10/2023)

Dalam rapat tersebut, beberapa isu nasional menjadi fokus pembahasan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Bacaan Lainnya

Mendagri Tito Karnavian, yang memberikan perhatian penuh terkait kondisi sosial ekonomi di Sulawesi Tenggara, meminta jajaran di Sultra untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi. Salah satu langkahnya adalah melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara berkala minimal sekali dalam dua minggu.

Foto bersama usai pelaksanaan Rakor
Foto bersama usai pelaksanaan Rakor

Tito mendorong seluruh Kepala Daerah untuk melaksanakan operasi pasar dengan mengerahkan Satgas Pangan di daerah masing-masing dan mengambil tindakan dalam pengendalian harga bahan pangan di pasar.

Terkait isu stunting, Mendagri mengingatkan para Bupati/Walikota untuk segera menanggulangi kondisi tersebut, serta mengantisipasi dampak El-Nino yang dapat meningkatkan harga bahan pokok, khususnya beras.

“Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan ekstrem di Sultra. Kepala daerah harus melakukan kreativitas dan intervensi menurunkan kemiskinan ekstrim dengan cara memberikan bantuan langsung kepada masyarakat penerima manfaat,” ungkapnya.

Mendagri juga menyoroti pentingnya penyusunan APBD dengan memperhatikan penentuan target pendapatan yang rasional, menghindari perencanaan anggaran yang berpotensi menimbulkan defisit, dan melakukan inovasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ini bertujuan agar daerah tidak bergantung sepenuhnya kepada dana transfer dari pusat, dengan alokasi belanja yang proporsional antara belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer sesuai dengan ketentuan yang ada (adm)

Pos terkait