Bombana, SultraNET.com – Penjabat (PJ) Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menegaskan sikap netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bombana yang akan dihelat pada November datang.
Pernyataan ini sekaligus membantah tuduhan bahwa dirinya tidak netral dan mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu calon.
Edy menekankan komitmennya untuk menjaga netralitas ASN serta memastikan Pilkada berjalan dengan damai dan sukses.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Deklarasi Damai yang berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Selasa (10/09/2024).
Acara tersebut mengusung tema “Pilkada Damai: Tolak Politik Uang, Berita Hoaks, dan Politik Identitas”.
PJ Bupati juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas jika terdapat ASN yang tidak netral dalam proses Pilkada.
“Saya mendengar banyak yang mengatakan bahwa saya mengarahkan ASN untuk mendukung salah satu calon, demi Allah, tidak ada arahan dari saya. Tugas saya adalah mengarahkan agar Pilkada sukses, agar rakyat memilih sesuai hati nurani mereka, dan lahir pemimpin terbaik sesuai kehendak rakyat,” tegas Edy Suharmanto dalam sambutannya.
Deklarasi ini juga merupakan bentuk komitmen dari seluruh elemen masyarakat Bombana untuk menolak politik uang, berita hoaks, serta politik identitas.
Edy Suharmanto berharap bahwa melalui deklarasi ini, masyarakat Bombana dapat menjalani Pilkada dengan damai dan menjaga persatuan, tanpa adanya pengaruh buruk dari isu-isu negatif yang kerap muncul menjelang pemilihan.
Selain itu, salah satu pemateri dalam acara tersebut, Dr. M. Najib Husain, seorang pengamat politik dari Universitas Haluoleo, turut memberikan apresiasi terhadap netralitas yang ditunjukkan oleh PJ Bupati Bombana.
Menurutnya, Edy Suharmanto merupakan salah satu PJ Bupati paling netral di Sulawesi Tenggara dan layak melanjutkan kepemimpinannya hingga Pilkada selesai.
“Saya melihat PJ Bupati Edy Suharmanto sangat menjaga integritas dan netralitasnya. Ini penting agar Pilkada berjalan dengan baik dan masyarakat dapat memilih pemimpin mereka tanpa adanya tekanan atau pengaruh politik uang,” ujar Najib Husain.
Dengan adanya deklarasi damai ini, diharapkan Pilkada Bombana akan berjalan lancar, bebas dari segala bentuk manipulasi, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat.
Pihak Bawaslu dan kepolisian juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran, terutama terkait politik uang, penyebaran berita hoaks, dan isu politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat.
