Rumbia, SultraNET. | Polemik Penjualan besi PT. SSU secara kiloan terus berlanjut. Sekelompok massa yang mengatas namakan koalisi barisan muda pulau kabaena bersatau( KBMPKB ) mendatangi Kantor syahbandar Kabaena mempertanyakan izin berlayar yang dikeluarkan untuk pemuatan besi yang diduga dibeli oleh perusahaan asal Surabaya, Senin (26/8/2019) pagi tadi.
Massa aksi yang datang dari berbagai kecamatan di Pulau Kabaena itu datang dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. aksi terus merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di Kantor Imigrasi Kendari dan di Polda Sultra.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra, Muh Amsar dalam orasinya mempertanyakan tanggung jawab Kepala Syahbandar Kabaena atas lolosnya penjualan besi dengan cara yang diduga ilegal tersebut melalui jalur laut.
“Bagaimana bisa kapal sandar dan berlayar kalau tidak di ketahui pihak syahbandar,” Tutur Amsar.
Menjawab pertanyaan Orator Aksi, Kepala Sahbandar Kabaena, Muhammad Arfa menuturkan bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah atasan dalam mengeluarkan surat izin.
“Saya hanya menerima surat yang sudah di ACC Melanjutkan sesuai perintah atasan kami yaitu Kepala Sahbandar Bau-Bau,” Tuturnya.
Menanggapi pernyataan kepala syahbandar, salah satu orator Muh. Arham memperlihatkan bukti hasil investigasinya yang menyatakan bahwa beberapa kapal tongkang yang kerap digunakan pemuatan Besi-Besi itu sudah di tangani TNI angkatan laut.
“Kami sampaikan bahwa ini nama-nama kapal sudah sementara ditangani Angkatan Laut ditengah lautan Jawa, kenapa di Kabaena bisa sebebas-bebasnya keluar masuk kapal ini”, geram Arham.
Usai mendengar respon Kepala sahbandar, Massa Aksi menarik diri dengan komitmen bakal terus mengawal kasus tersebut dan pihak sahbandar juga akan melakukan Pengecekan lapangan bersama masyarakat dan pihak keamanan. (Efendi)
