Bombana, SultraNET. | Di tengah tantangan ekonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana menunjukkan langkah strategis dalam mengatasi masalah inflasi melalui Zoom Meeting dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bombana tahun 2023, Senin (6/11/2023). di Ruang rapat Measa Laro di Kantor Bupati yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si.
Rapat ini menjadi satu langkah terintegrasi dalam serangkaian upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana untuk mengatasi dampak inflasi terhadap harga dan pasokan barang yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya langkah-langkah yang diambil dalam rapat tersebut disampaikan dengan jelas oleh Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Beberapa poin penekanan yang diungkapkan Pj. Bupati yaitu harus serius dan kerjasama yang baik dalam pengendalian Inflasi
Ia menyebut Kegiatan pengendalian inflasi memerlukan keseriusan dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Selanjutnya diperlukan tindaklanjuti regulasi terkait pengendalian inflasi sehingga Jika ada regulasi atau aturan terkait pengendalian inflasi, perlu segera ditindaklanjuti untuk memastikan implementasinya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
“Program menanam hortikultura 1 Ha 1 OPD tetap dilanjutkan dan perlu dimonitor secara rutin oleh setiap OPD untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilannya,” ujar Burhanuddin.
Selanjutnya perlu dilakukan Publikasikan Kegiatan Pengendalian Inflasi kepada Masyarakat, yaitu Kegiatan pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan perlu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat agar tercipta transparansi dan pemahaman yang baik.
Fokus lainnya yaitu Program bantuan bibit ke masyarakat tidak hanya memberikan bibit tetapi juga perlu dilengkapi dengan pendampingan dan pembinaan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut.
“Dana Bantuan Tidak Langsung (BTT) dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi, penanggulangan stunting, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kepatuhan dalam memberikan laporan dianggap sebagai hal yang penting dalam pengukuran kinerja pengendalian inflasi, sehingga data yang akurat dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
Rapat Koordinasi TPID ini diharapkan menjadi awal dari langkah-langkah strategis yang lebih konkret dalam menghadapi permasalahan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.
Turut hadir dalam rapat tersebut berbagai stakeholder terkait, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Forkopimda Bombana, Kepala Dinas Pertanian, Kadis Perindagkop dan UKM, Kadis Perikanan, Kadis Ketahanan Pangan, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala BPBD, dan Kabag. Perekonomian Setda Bombana. (KI)
