Bombana, SultraNET. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berharap Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat belajar dari Kabupaten Bombana terkait pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP).
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA saat berkunjung dan meresmikan MPP Bombana sebagai MPP yang ke 45 di Indonesia serta menjadi yang pertama di Sultra, Kamis (14/10/2021).
Ia menyebut pasca terbitnya Perpres Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, bagi daerah Kabupaten ataupun Kota yang belum menyelenggarakan MPP agar segera mempersiapkan diri menyelenggarakan MPP di wilayahnya masing-masing.
“Kami berharap MPP Kabupaten Bombana dapat membantu sharing knowledge kepada Kabupaten atau Kota lainnya di Sulawesi Tenggara serta memberikan pelayanan konsisten dan berkelanjutan, memelihara fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tersedia serta meningkatkan koordinasi dengan lintas instansi sehingga lebih banyak jenis layanan yang dapat diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Diah Natalisa.
Ia mengapresiasi komitmen dan kerja keras Bupati beserta Wakil Bupati Bombana beserta seluruh instansi yang telah bergabung di MPP Bombana karena menurutnya apa yang telah dikerjakan itu dapat menjadi titik balik pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Dengan hadirnya MPP, kini masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih dimaksimalkan terkait pengurusan izin serta hal hal terkait pelayanan publik lainnya,” jelasnya.
Peresmian MPP ke 45 di Bombana merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat sebagai upaya terciptanya pelayanan publik yang terintegrasi sebagai wujud cita cita reformasi birokrasi, kolaborasi ini juga merupakan upaya mewujudkan Indonesia Maju.
“Pemulihan Ekonomi harus dikejar pasca musibah covid-19, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, dengan potensi sumberdaya alam, hasil bumi dan pariwisata di Bombana harus mampu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Ditempat yang sama Bupati Bombana, H. Tafdil, SE., MM mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa Kabupaten di Sultra yang telah melakukan study tiru di MPP Bombana yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan, Muna Barat dan Kabupaten Buton Utara.
“Kabupaten Buton juga sudah menyatakan mau belajar di Bombana, saya sampaikan mau belajar disini atau pinjam Pak Jawa (Kadis DPMPTP.red) boleh, pekerjaannya sudah digitalisasi semua,” ungkap Ketua DPD PAN Bombana itu.
Ia menyebut MPP selama ini dan akan terus melayani semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, kendatipun awalnya sebagian masyarakat salah paham terkait MPP, dalam pikiran masyarakat akan dibangun mall seperti yang ada di Kota Kendari, namun lambat laun masyarakat paham dengan hadirnya MPP dapat memperpendek waktu pengurusan serta menghemat biaya karena layanan di 14 Kantor bisa diselesaikan di satu tempat.
Ia merinci di MPP ada 14 loket yang disiapkan untuk pelayanan dan 15 Instansi dengan rincian 5 Instansi Vertikal, 1 Instansi Provinsi, 7 Instansi Kabupaten, 1 BUMN dan 1 BUMD total keseluruhan melayani sebanyak 147 item layanan.
“Jadi segala tugas pemerintah yang paling penting adalah memberikan pelayanan yang baik, berintegritas serta mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat,” Pungkas Bupati dua periode itu. (IS)
.
