JAKARTA, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D., membuka secara resmi rapat koordinasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sultra Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (4/11/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perencana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra serta kementerian terkait.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada seluruh perencana yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen RPJMD, yang kini telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024. RPJMD ini menjadi landasan penting dalam pembangunan jangka panjang daerah Sultra, dengan fokus pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Terima kasih atas kerja keras para perencana yang telah membantu proses penyusunan dokumen ini. Tahun 2024 merupakan tahun yang istimewa dan penuh tantangan, karena kita menghadapi transisi antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan,” ujarnya.
Sekda Sultra menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam menyusun program-program pembangunan yang terintegrasi. Hal ini penting agar program yang dihasilkan selaras dengan visi pembangunan nasional, serta dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Sultra.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa tema pembangunan untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan, yakni menjadikan Sultra sebagai sentra pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan destinasi pariwisata bahari. Tema ini menjadi acuan dalam merancang program dan target pembangunan yang harus diimbangi dengan penganggaran yang efisien dan pelaksanaan yang efektif.
“Sektor pertambangan di Sultra harus bertransformasi dari sekadar mengirim bahan mentah, menjadi sentra pengolahan hasil pertambangan. Begitu juga dengan sektor pertanian, yang harus beralih dari sekadar panen menjadi produk olahan bernilai tinggi,” tambahnya.
Sekda juga menegaskan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian lebih, termasuk perbaikan regulasi dan kepastian hukum untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Menurutnya, Sultra harus menjadi provinsi yang ramah terhadap investasi dan inovasi, dengan mengembangkan ekonomi berbasis syariah dan industri halal serta ekonomi hijau dan biru.
“Penting untuk mendukung wirausaha baru, terutama dalam hal permodalan dan akses pasar, agar UMKM di Sultra bisa berdaya saing. Apa yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan yang signifikan di masa depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perencana OPD, di antaranya adalah memastikan perencanaan program tahun 2025-2029 mengacu pada tema dan isu strategis yang telah ditetapkan, serta memperhatikan pengembangan satu data pemerintahan untuk efisiensi dan transparansi. Selain itu, perencana juga diingatkan untuk menyusun dokumen rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) perangkat daerah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.
Sekda juga menambahkan bahwa Pemprov Sultra telah memulai penghimpunan dan diskusi mengenai isu-isu strategis untuk periode 2025-2029, yang akan diselaraskan dengan RPJMD dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi ini, para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda, serta Kementerian PPN/Bappenas turut memberikan pemaparan tentang pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan yang lebih terarah dan terukur.
Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Bappeda Sultra, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sultra, serta perwakilan dari berbagai pihak terkait lainnya.
