Baubau, sultranet.com – Paduka Yang Mulia (PYM) Sultan Buton XLI, Laode Muhammad Sjamsul Qamar, resmi dilantik dalam prosesi adat Bulilingiana Pau yang berlangsung khidmat di Baruga Keraton Buton, Kota Baubau, Jumat (18/10/2024). Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, yang menyampaikan inisiatif untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat.
Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Buton, Andap, yang menyandang gelar adat Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi pelestarian adat istiadat Buton yang masih kokoh terjaga. Ia juga mengenang kontribusi Sultan Buton XL, Izat Manarfa, atas penganugerahan gelar kehormatan adat kepadanya.
“Saya merasa terhormat dapat hadir sebagai bagian dari masyarakat adat Buton. Gelar kehormatan adat ini merupakan amanah yang sarat makna, mengingatkan saya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Sara Pataanguna dalam setiap kebijakan,” ungkap Andap dalam sambutannya.
Andap juga menyoroti pentingnya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat adat yang selama ini belum sepenuhnya diakomodasi. Ia berkomitmen untuk mengusulkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat agar masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024–2029.
“Pengakuan terhadap hak masyarakat adat harus menjadi prioritas. Sepulang dari acara ini, saya akan segera berkoordinasi dengan DPRD Sultra untuk menginisiasi Ranperda tersebut. Pemerintah wajib hadir untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan kepada masyarakat adat,” tegas Andap.
Pelantikan Sultan Buton XLI diwarnai seruan agar nilai-nilai adat dan budaya terus menjadi landasan kehidupan masyarakat, termasuk dalam menghadapi dinamika sosial seperti Pilkada Serentak 2024.
“Dalam perbedaan pilihan politik, mari kita tetap menjunjung tinggi nilai Sara Pataanguna sebagai pijakan menjaga kedamaian dan persatuan,” imbuh Andap.
Turut hadir dalam acara ini Ketua DPRD Sultra, Ketua Umum dan Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Pj. Wali Kota Baubau, perangkat adat Kesultanan Buton, pimpinan tinggi pratama Pemprov Sultra, serta tokoh kerajaan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dengan inisiasi Perda Masyarakat Hukum Adat, diharapkan masyarakat adat di Sultra dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan yang lebih baik dalam kerangka hukum yang jelas. Upaya ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam melestarikan adat dan budaya lokal sebagai kekayaan bangsa.
