Bombana, SultraNET. |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana menargetkan untuk tahun 2023 ini, seluruh satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sebagian besar satuan Pendidikan Non Formal (PNF) di daerah itu telah Terakreditasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, A. Muh. Arsyad, S.Sos., M.Si saat memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan persiapan pelaksanaan Akreditasi satuan PAUD dan PNF Tahun 2023, bertempat di Aula SMPN 02 Rumbia, Jumat (26/5/2023).
Ia menyebut dari 165 PAUD yang ada di Bombana masih tersisa 10 yang belum terakreditasi dan dari 10 tersebut telah dilakukan proses 6 sehingga masih tersisa 4 yang sedang dilakukan proses persiapan.
Sedangkan untuk Satuan PNF yaitu PKBM dari 68 PKBM yang ada masih terdapat 33 satuan pendidikan yang belum Terakreditasi.
“Untuk PAUD kita targetkan tahun ini semuanya sudah Terakreditasi sedangkan untuk PNF PKBM kita targetkan tahun ini sebagian besar bisa terakreditasi,” ujar A. Muh. Arsyad.
Ia menyebut dengan dilakukannya proses akreditasi terhadap seluruh satuan pendidikan secara otomatis telah meningkatkan mutu pendidikan di daerah itu.
“PKBM harus bisa meningkatkan mutu pendidikan kita, karena di tahun tahun sebelumnya mutu pendidikan kita dinilai buruk karena banyaknya angka putus sekolah, sehingga akreditasi inilah salah satu bentuk jaminan mutu satuan pendidikan kita,” bebernya
Sementara itu, Kepala Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara. Dr.M.Safiuddin Saranani, S.S.,MA yang hadir secara langsung membawakan materi menjelaskan tujuan akreditasi adalah untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
“Dengan Akreditasi, satuan pendidikan dituntut agar makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu,” ujar Safiuddin Saranani.
Safiuddin Saranani yang juga Dosen di Universitas Haluoleo itu membeberkan bahwa saat Rakornas kepala BAN Seluruh Indonesia mencuat wacana bahwa Akreditasi dapat mempengaruhi penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
“Ada kemungkinan di tahun tahun mendatang bagi satuan pendidikan yang belum akreditasi akan bermasalah di penyaluran dana BOP,” bebernya.
Mengingat pentingnya Akreditasi satuan pendidikan, ia berharap satuan pendidikan dapat secara serius untuk mengikuti proses dan tahapan agar satuan pendidikannya dapat terakreditasi.
“Salah satu kerugiannya yaitu satuan pendidikan yang belum terakreditasi tidak bisa mengeluarkan ijazah,” tegasnya.
Ia menambahkan selaku Kepala BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara ia sangat mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana karena dari sampel acak yang ditentukan oleh Kemendikbudristek, satu satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah selesai 100 persen akreditasi dari Sampel yang ditentukan, adalah Kabupaten Bombana.
“Progres capaian akreditasi mulai pertengahan tahun 2022, untuk Bombana ini sangat melejit. Ini yang kami apresiasi,” tandasnya. (IS)
