Kendari, SultraNET. | Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai langkah awal dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024.
Penandatanganan NPHD melibatkan Pemerintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Konawe Selatan, yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati pada Rabu (1/11/2023).
Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga ST MM, menyatakan bahwa penandatanganan NPHD ini menjadi momen yang lama dinanti-nantikan. Proses ini melibatkan banyak tahapan yang berkaitan dengan aturan penggunaan dana negara yang semakin ketat, dan baru dapat dilaksanakan setelah melalui review dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP).
“Ini sudah lama dinanti-nantikan melihat tahapan yang mulai berjalan. Sehingga baru dilakukan karena tahapan yang perlu dilakukan review dari inspektorat dan BPKP,” ungkap Surunuddin.
Menurutnya, penetapan NPHD perlu dilakukan segera mengingat agenda Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah agenda bersama. Meskipun beberapa kegiatan ditunda, Surunuddin menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dalam proses demokrasi.
“Pemerintah daerah berkewajiban memberikan supporting dalam proses demokrasi. Meskipun ada kegiatan yang ditunda untuk mengutamakan pesta demokrasi ini,” ujar Surunuddin di hadapan para Komisioner KPU dan Bawaslu.
Surunuddin juga mengajak KPU dan Bawaslu untuk terus meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah. “Kesuksesan ini bukan hanya kesuksesan penyelenggara, tetapi kesuksesan daerah kita Konawe Selatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Konawe Selatan, Muh Yunan S.Kom, dan Ketua Bawaslu Konawe Selatan, Siambu S.Pd, mengapresiasi perhatian Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum mendatang. Penandatanganan NPHD menunjukkan komitmen bersama untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum 2024 dengan sukses dan berkualitas.
“Alokasi anggaran merupakan support sistem bagaimana anggaran ini dipergunakan sebagaimana mestinya dalam penyelenggara Pemilukada,” tambah Siambu.
Detail alokasi anggaran NPHD di KPU Konawe Selatan mencapai Rp 54.392.500.000, sementara Bawaslu Konawe Selatan mencapai Rp 19.119.697.000. Alokasi dana pengamanan mencapai Rp 14.127.076.616, sehingga total anggaran Pemilukada di Konawe Selatan mencapai Rp 87.639.273.616.
Penandatanganan NPHD dihadiri oleh Komisioner KPU Konawe Selatan, Anton Roberto, Sahabuddin, La Ode Darman, Eko Hasmawan Baso, dan Sekretaris KPU Konawe Selatan, Aila S.Sos. Turut hadir pula Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), H Nisbahnurrahim, Kepala Kesbangpol, Muh Taufik Amin Lar, Komisioner Bawaslu, Bahru Musu, Asni, dan Sekretaris Bawaslu Konawe Selatan. (IKP)
