Bombana,Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menerima aspirasi warga Desa Wumbubangka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (5/5/2025). Dalam aksi tersebut, warga menyuarakan penolakan terhadap rencana investasi PT Sultra Industrial Park (SIP) yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan kehidupan mereka.
Puluhan warga datang membawa spanduk penolakan dan berorasi secara bergantian. Mereka menegaskan bahwa kehadiran PT SIP tidak pernah disosialisasikan secara terbuka, dan dikhawatirkan dapat merampas lahan produktif, merusak lingkungan, serta mengganggu ketenteraman hidup masyarakat desa.
“Kami menolak PT SIP karena hadir tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Kami khawatir kehidupan kami terganggu, tanah kami hilang, dan alam kami rusak,” teriak salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, turun langsung menemui massa dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Ia kemudian mengundang perwakilan warga untuk hadir dalam dialog terbuka bersama pemerintah dan pihak perusahaan.
“Kita harus menolak investasi ini jika terbukti merugikan, tetapi jika terbukti bermanfaat bagi masyarakat dan daerah, kita harus mendukungnya,” ujar Ahmad Yani di hadapan massa.
Dialog terbuka kemudian digelar keesokan harinya, Selasa (6/5/2025), di Aula Kantor Bupati Bombana. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ahmad Yani dan dihadiri oleh Asisten Setda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Bappeda, Camat Rarowatu Utara, Kepala Desa Wumbubangka, tokoh masyarakat dan pemuda, serta perwakilan PT Sultra Industrial Park.
Dalam forum tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa arah pembangunan Bombana saat ini mengacu pada program Hilirisasi, yang juga menjadi prioritas nasional. Ahmad Yani menegaskan bahwa konsep “Bombana Surga Investasi” bukan berarti mengabaikan suara masyarakat atau kelestarian alam.
“Kami ingin menegaskan bahwa program kami adalah Hilirisasi, yang mengusung tagline Bombana Surga Investasi. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat Wumbubangka harus dilibatkan sejak awal,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi yang diberikan kepada PT SIP. Menurutnya, segala keputusan akan diambil secara transparan dan mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak sosial dan lingkungan.
“Dialog ini penting agar semua pihak bisa mendengar dan memahami posisi masing-masing. Pemerintah tidak akan memaksakan investasi jika memang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan merugikan lingkungan,” kata Ahmad Yani.
Sementara itu, perwakilan PT SIP menyampaikan bahwa pihaknya masih berada pada tahap awal studi dan belum melakukan aktivitas apapun di lapangan. Ia menyesalkan beredarnya informasi yang dinilainya keliru dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Sebenarnya, terdapat kesalahpahaman antara masyarakat dan kami. Padahal, saat ini kami masih berada dalam tahap peninjauan lokasi dan pengurusan izin. Jadi, informasi yang beredar di masyarakat itu tidak benar,” ujar perwakilan PT SIP dalam forum tersebut.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana memutuskan membentuk tim independen yang akan meninjau langsung ke lapangan. Tim ini bertugas melakukan kajian komprehensif terhadap rencana investasi, termasuk kajian Amdal, legalitas lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Forum Masyarakat Wumbubangka Bersatu menyambut baik rencana pembentukan tim tersebut, namun menegaskan akan terus mengawal prosesnya. Mereka meminta agar tidak ada satu pun aktivitas investasi dilakukan sebelum kajian selesai dan masyarakat dilibatkan secara menyeluruh.
“Kami tetap pada sikap menolak jika tidak ada keterbukaan. Pemerintah harus memastikan tidak ada aktivitas apapun sebelum semua proses ini dijalankan secara adil dan transparan,” ujar salah satu tokoh masyarakat dalam forum.
Langkah Pemkab Bombana yang membuka ruang dialog dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dan investor mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman bersama demi kemajuan daerah tanpa mengorbankan hak dan kelestarian hidup masyarakat lokal.
