Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat nasional yang membahas penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting ini diikuti Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama Asisten/Staf Ahli Setda dan pimpinan OPD terkait. Rakor dipusatkan di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Setda Bombana, Kamis (14/8/2025).
Rakor tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Toto Karnavian. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pejabat terkait dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia turut mengikuti agenda tersebut secara serentak.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan urgensi memperkuat peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa penyelarasan regulasi merupakan fondasi penting dalam menjaga iklim investasi yang sehat dan memperkuat layanan publik.
“Pengawasan produk hukum daerah harus dilakukan secara konsisten agar tidak muncul regulasi yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Mendagri dalam kesempatan tersebut.
Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung langkah penguatan pembinaan dan pengawasan regulasi yang dilakukan pemerintah provinsi. Ia menyampaikan bahwa harmonisasi kebijakan lintas level pemerintahan menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kebijakan yang harmonis antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rakor juga membahas strategi pendampingan daerah, mekanisme evaluasi, serta langkah percepatan penyesuaian produk hukum daerah dengan kebijakan nasional. Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi, memastikan kepatuhan, serta memperkuat koordinasi dalam implementasi kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah siap meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memastikan setiap regulasi yang disusun memenuhi prinsip legalitas, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
