Bombana, sultranet.com | Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama Asisten/Staf Ahli Setda Bombana dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting yang membahas Penguatan Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah, Kamis, 14 Agustus 2025.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya peran gubernur dalam memastikan setiap produk hukum daerah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ia menekankan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan guna mendukung kebijakan nasional, memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus mencegah lahirnya regulasi yang dapat menghambat investasi maupun pelayanan publik.
“Produk hukum daerah harus harmonis dengan aturan nasional agar tidak menjadi hambatan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Gubernur memiliki fungsi strategis untuk memastikan sinkronisasi itu berjalan baik,” ujar Mendagri.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyampaikan komitmen daerahnya untuk mendukung langkah penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan menjadi kunci terwujudnya regulasi yang harmonis.
“Kebijakan yang harmonis antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Ahmad Yani.
Rakor juga membahas strategi pendampingan, mekanisme evaluasi, serta langkah percepatan penyelarasan produk hukum daerah dengan kebijakan nasional. Melalui forum ini, diharapkan setiap daerah mampu memperkuat regulasi yang mendorong pembangunan daerah sekaligus menjaga kepastian hukum.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, hasil rakor menjadi acuan penting dalam memastikan setiap regulasi yang diterbitkan benar-benar mendukung pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Pemerintah daerah menilai harmonisasi kebijakan bukan hanya soal kepatuhan pada aturan, tetapi juga wujud komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdampak langsung bagi masyarakat.
